TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina sekaligus calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengklaim partainya merupakan satu-satunya partai politik yang memperjuangkan UUD 1945, terutama Pasal 33, secara murni dan konsekuen. (Baca: Kata Amerika Soal Pencalonan Prabowo)
Prabowo mencontohkan Partai Golkar, tempat dia pernah menjadi bagian dari partai itu, yang dalam AD/ART-nya tidak pernah menyinggung UUD 1945, khususnya Pasal 33. "Masalah bagi bangsa Indonesia adalah kita meninggalkan Pasal 33," kata Prabowo. "Berarti kita mengizinkan kapitalisme yang tidak terkendali."
Pernyataan ini dia sampaikan saat bertemu Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Agum Gumelar, dan sejumlah petinggi Pepabri di kantor organisasi itu di Jakarta, Selasa, 22 April 2014.
Pertemuan itu berlangsung di ruang tertutup. Namun apa yang dibicarakan Prabowo dalam ruangan itu terdengar karena pengeras suara yang dipakai Prabowo, menyalurkan suaranya hingga ke luar ruangan pertemuan. Belasan wartawan di luar ruangan ikut menyimak. (Baca: Gerindra Tutup Peluang Prabowo Jadi Cawapres)
Menurut Prabowo, dari data yang dia kumpulkan, ada bukti bahwa sejak 1998 hingga sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia bukannya membaik namun malah memburuk. Prabowo juga membeberkan alasannya terjun ke politik dan mendirikan partai baru, karena ingin melakukan perubahan yang damai dan konstitusional. Ia menyebut, di partai lain, filosofi ini tidak dihiraukan. Banyak politikus pura-pura dan hanya sekedar lips service terhadap Pasal 33.
Menurut Prabowo, dengan berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, Indonesia bisa dengan cepat menuju ke arah perubahan. "Kami akan kunci. Tidak mungkin lagi ada kekayaan negara yang beredar ke luar," kata dia.
PRIHANDOKO
Berita terpopuler
Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California
Bertambah, Korban Pelecehan Seksual di JIS
Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA
Lonjakan Kekayaan Hadi Poernomo