Sehari Jelang Nyoblos, Money Politics Marak

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 8 April 2014 16:47 WIB

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Poso - Sehari menjelang hari pencoblosan pada 9 April besok, para calon anggota legislatif mulai mendekati pemilih dengan mengiming-imingi bahkan membagikan sejumlah uang kepada para pemilih. Sejumlah warga di Poso, Sulawesi Tengah, mengaku sudah ditawari uang yang nilainya ratusan ribu rupiah agar mau mencoblos caleg dan partai tertentu di wilayah itu.

Fitriani, 24 tahun, warga Poso Kota, mengaku ada caleg yang menghubunginya dan menjanjikan uang Rp 100 ribu jika dirinya mencoblos caleg tersebut besok. "Pilih dia, yah, dapat Rp 100 ribu," kata Fitriani menirukan tim sukses caleg tersebut.

Menurut dia, uang dari caleg itu sudah diberikan kepada rekannya. Saat rekannya membagikan uang tersebut, dia datang ke tempat pembagian fulus itu, tapi kemudian dia tinggalkan tempat pembagian uang tersebut. "Saya tidak mau menerima uang itu karena saya tahu itu pelanggaran," katanya kepada Tempo, Selasa, 8 April 2014.

Warga lainnya, sebut saja Dedi, mengaku ditawari uang hingga ratusan ribu untuk memilih caleg tertentu. Namun ia juga menolak. Sebab, dia mengaku sudah memiliki calon sendiri.

Selain itu, saat ini di Poso, Sulawesi Tengah, juga banyak beredar pesan pendek (SMS) dan Broadcast BlackBerry Messenger yang berisi ajakan untuk mencoblos partai tertentu. Namun warga hingga kini belum melaporkan pelanggaran pemilu itu ke panwaslu setempat. (Baca pula: PPATK: Caleg Jangan Dompleng Dana Bansos)

Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Poso Ferry Korua meminta agar masyarakat tidak segan-segan dan takut untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayahnya. "Kalau mengetahui adanya serangan fajar, segera laporkan. Kalau perlu sama buktinya, baik itu foto atau video saat serangan fajar," katanya.

Ferry mengatakan pihaknya akan menindak tegas apabila ada caleg atau parpol yang melakukan serangan fajar. Memang ada beberapa caleg dari partai tertentu yang mencoba bagi-bagi uang untuk itu. Guna mengantisipasi hal tersebut, Panwaslu segera berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan panitia pengawas lapangan (PPL) agar memperketat pengawasan.

Jumlah pemilih di Kabupaten Poso sebanyak 145.619 orang. Jumlah surat suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah Poso sebanyak 600.469 lembar yang terdiri atas surat suara DPD, DPR, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan DPRD Kabupaten Poso.

AMAR BURASE







Baca juga:
Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan
Kata Agnez Mo Soal Insiden Nip Slip
Bersaksi untuk Andi Mallarangeng, Adhyaksa Kesal
Kata Jokowi Soal Aliran Duit Busway Karatan ke Anaknya
Prabowo Bilang Pemimpin Jakarta Penipu, Ahok: Termasuk Saya Dong




Advertising
Advertising

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya