Pemerintah Dikritik Gagal Mengelola Pertanian

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 2 April 2014 20:01 WIB

Ratusan petani di Dusun Tegalrejo, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menggelar upacara peringatan HUT RI ke-65 di tengah areal pertanian lahan pasir, Selasa (17/8). Para petani di pesisir pantai selatan itu menggarap lahan pasir sebagai media tanam bawang merah, cabai dan sauyran lainnya. Dalam peringatan Kemerdekaan itu, mereka menanamkan nilai nasionalisme kapada masyarakat petani. TEMPO/Muh Syaifullah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi yang fokus isu pertanian mengkritik pemerintah karena kurang memperhatikan nasib petani di Indonesia. Mereka titip pesan agar calon presiden 2014 kelak bekerja keras menyelesaikan persoalan pertanian yang kompleks.

Koordinator Masyarakat Peduli Pangan Nusantara, Sarijo, mengatakan pemerintah selama ini tidak memikirkan bagaimana petani mandiri dan berdaya. Dia mencontohkan kebijakan impor beras dan garam Indonesia yang semakin menghimpit petani. Ini membuat Indonesia terus bergantung pada produksi pertanian negara lain. Padahal, Indonesia kaya sumber daya alam. Satu di antaranya adalah lahan pertanian. “Petani tak punya nilai tawar. Mereka menanggung beban produksi yang tinggi,” kata Sarijo acara Renungan dan Doa Kedaulatan Petani Nusantara di Joglo Tani, Sleman, Rabu, 2 April 2014.

Sarijo juga mengkritik bantuan sosial pemerintah berupa distribusi beras miskin. Menurut dia, model bantuan sosial ini adalah cara praktis yang tidak menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Dia mencontohkan pembagian beras miskin di Derah Istimewa Yogyakarta. Padahal, daerah ini menurut dia per tahun selalu surplus beras. Data yang Sarijo punya menunjukkan DIY surplus beras sebanyak 129 ribu ton. Sedangkan, distribusi beras miskin ke daerah ini setidaknya sebanyak 245 ribu ton per tahun. “Pemerintah maunya gampang saja menyelesaikan persoalan,” kata dia.

Distribusi beras miskin, kata Sarijo menyisakan banyak persoalan, yakni kualitas beras yang kerap tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya beras miskin yang bau dan kotor. Sejumlah organisasi yang peduli isu pertanian, menurut Sarijo terus menggerakkan sembilan provinsi untuk mengajukan alternatif bantuan sosial bukan lewat distribusi beras miskin. Ia menawarkan agar pemerintah daerah mengelola sendiri bantuan sosial, bukan lewat Bulog. “Daerah yang tahu kebutuhan masyarakatnya,” kata dia.

Ia juga mendorong pemerintah agar memikirkan potensi pangan lokal di setiap daerah. Ini penting agar masyarakat tidak bergantung pada pangan berupa beras. Pemenuhan karbohidrat dan protein tak hanya di dapat dari beras, melainkan ada sumber pangan lain, seperti ubi, jagung, dan ketela pohon.

Acara itu juga melibatkan sejumlah kelompok masyarakat Sedulur Sikep di Pati, Jawa Tengah dan kelompok tani dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Gunarti, anggota kelompok masyarakat Sedulur Sikep mengkritik eksploitasi alam besar-besaran oleh industri. "Manusia memeras bumi dan isinya tanpa memikirkan nasib anak cucu," kata dia.

SHINTA MAHARANI



Berita terkait

Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

2 hari lalu

Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero), terus memberikan dampak positif bagi pertanian di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

6 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

9 hari lalu

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita dari Kampung Arab Kini

11 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

11 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

11 hari lalu

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.

Baca Selengkapnya

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

15 hari lalu

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi

Baca Selengkapnya

Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

22 hari lalu

Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya

Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

34 hari lalu

Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

36 hari lalu

Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.

Baca Selengkapnya