TEMPO.CO, Yogyakarta - Switch Asia, melalui proyek Sustainable Consumption and Production atau SCP, mendesak pemerintah daerah menerapkan standar pengadaan barang dan jasa hemat energi. Proyek yang didanai Komisi Uni Eropa itu, bertujuan meningkatkan produksi dan konsumsi berkelanjutan di kawasan Asia.

Project Manager Public Awareness and Consumer Demand Sustainable Consumption and Production, Christine Effendy, mengatakan contoh standar pengadaan barang dan jasa itu, adalah bijak dan selektif memilih barang kebutuhan pemerintah. Misalnya, menggunakan kertas ramah lingkungan dan lampu hemat energi. SCP mencatat 12 jenis produk di pasaran, yang mencantumkan label ramah lingkungan.

Di sejumlah daerah di Indonesia, program itu dimulai tahun ini. Di DIY, SCP akan menggandeng Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup. “Kami mendorong pemerintah irit energi, dan menjalankan program berkelanjutan,” kata Christine, Selasa (2/3).

Dia mengatakan, di tingkat nasional, SCP bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah. Lembaga itu yang nantinya menjadi rujukan untuk menerapkan standardisasi pengadaan barang dan jasa hemat energi dan ramah lingkungan.

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Ika Rostika, mengatakan pemerintah kota selektif menggunakan produk hemat energi, sejak lima tahun lalu. Contohnya, penggunaan lampu hemat energi oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Kimpraswil.

Ika juga mengatakan, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, selama ini lebih fokus pada kegiatan non fisik, misalnya sosialisasi reduce, reuse, dan recycle, sejak 2009. Mereka mengajak masyarakat manfaatkan barang ramah lingkungan. “Misalnya pemanfaatan sampah untuk kerajinan,” kata dia.

SHINTA MAHARANI