Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII, didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan (Ketiga dari kanan) saat acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. Dalam acara tersebut warga Baluwarti sepakat menolak adanya dewan adat di Keraton Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo
TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah pusat turun tangan dalam penyelesaian konflik Keraton Surakarta. Salah satu langkahnya dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.
"Tim bekerja setelah pemilu legislatif agar tidak ada yang menumpang untuk agenda politik. Karena ini murni soal budaya untuk melestarikan sejarah," kata Roy kepada wartawan, Ahad malam, 30 Maret 2014, di Surakarta.
Dia mengatakan PB XIII Hangabehi sudah mengirim surat resmi ke Presiden SBY. Surat berkop Keraton Surakarta dan ditandatangani PB XIII Hangabehi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses rekonsiliasi. Namun dia mengaku tidak tahu isi surat PB XIII Hangabehi itu.
Roy menegaskan nantinya keputusan tim mengikat semua pihak, termasuk mereka yang berselisih pendapat. Keputusan tim bentukan pemerintah pusat adalah keputusan dari pemerintah Indonesia yang sah. Tujuannya untuk melanggengkan Keraton Surakarta.
Roy juga mengklaim sebenarnya sebagian besar putra-putri PB XII sudah sepakat rekonsiliasi. "Dari 34 putra-putri PB XII, tiga orang sudah meninggal dunia, 90 persennya sepakat rekonsiliasi," katanya.
Kapan pengumuman hasil kerja tim, Roy mengaku tidak tahu. Yang jelas semua perkembangan rekonsiliasi disampaikan kepada PB XIII.
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
27 Desember 2022
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
Sejarah awal konflik internal Keraton Surakarta akibat perebutan tahta raja antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan sepeninggal Raja Paku Buwono XII pada 12 Juni 2004.