Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, Mantan KSAU Chappy Hakim, Mantan KSAL Bernard Kent Sondakh, usai pertemuan tertutup di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2). TEMPO/Zulkarnain
TEMPO.CO, Jakarta --Mantan kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Jenderal (Purnawirawan) Ryamirzard Ryacudu, mengatakan tak masalah bila para pensiunan jenderal mempunyai pilihan yang berbeda ketika memberi dukungan kepada calon presiden. Menurut dia, hal itu wajar di era demokrasi.
"Kehendak masing-masing purnawirawan tak boleh diatur-atur," kata Ryamirzard ketika ditemui seusai dialog dan debat politik yang digelar Universitas Indonesia, Jumat, 28 Maret 2014. Dia mengatakan perbedaan pendapat mengenai calon presiden jangan dianggap perpecahan di kalangan pensiunan TNI.
Ryamirzard mengatakan memang sudah ada calon presiden dan partai politik yang berusaha mendekati para pensiunan. Menurut dia, hal itu wajar menjelang pemilihan umum. Dia menolak menyebut nama tokoh dan partai yang mendatanginya.
Ryamirzard menuturkan kesepakatan kenetralan pensiunan purnawirawan sudah dibicarakan sebulan yang lalu saat pertemuan di Markas Besar Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia, ujar dia, harus bersikap netral ketika menghadapi pemilu. "Kalau suara pensiunan, diserahkan ke masing-masing," ujar dia.
Kamis kemarin, 27 Maret 2014, ratusan purnawirawan TNI dan Polri memberi dukungan ke Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014. Penggeraknya adalah mantan Komandan Sesko TNI Letnan Jenderal Muhammad Yunus Yosfiah.
Pernyataan dukungan ini menandingi aksi sejumlah purnawirawan jenderal TNI di bawah komando Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan yang mendukung Aburizal Bakrie. Dukungan ini tak mewakili Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.