Kasus Satinah, Pemerintah Tak Sudi Jadi Komoditas

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 28 Maret 2014 13:49 WIB

Aktivis perempuan membawa poster mengancam golput saat aksi solidaritas untuk Satinah di Jalan Pahlawan, Semarang (28/3). (TEMPO/Budi Purwanto)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan pemerintah tak mau menjadi obyek permainan penuntutan diyat atau denda darah yang selama ini dijatuhkan kepada tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

Meski tak mengetahui secara detail, Agung menilai ada kemungkinan sejumlah pihak yang mendorong keluarga korban untuk mematok tinggi besaran diyat kepada TKI yang terancam hukuman mati. "Kami juga tak sudi masalah ini jadi komoditas," kata Agung di kantornya, Jumat, 28 Maret 2014. (Baca: Anak Satinah Gagal Bertemu SBY di Jakarta).

Pernyataan itu dia sampaikan terkait dengan penanganan upaya pembebasan Satinah binti Jumadi Ahmad yang batas waktu pembayaran diyat-nya pada 3 April mendatang. Agung menyatakan pemerintah terus berupaya memenuhi besaran diyat 7 juta riyal atau Rp 21 miliar. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat jumlahnya cukup."

Pemerintah dikabarkan telah mengumpulkan 4 juta riyal atau setara dengan Rp 12 miliar yang berasal dari anggaran Kementerian Luar Negeri sebanyak 3 juta riyal, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sebanyak 500 ribu riyal, dan sumbangan warga Arab Saudi sebanyak 500 ribu riyal. (Baca: Jokowi Ikut Saweran untuk Satinah).

Pembayaran diyat, menurut Agung, memang cenderung menjadi komoditas karena harus dipenuhi dengan pelbagai cara oleh pemerintah. Meski menilai hal ini tak wajar, ia mengklaim pemerintah tetap berkomitmen tak membiarkan warganya dihukum mati di negara lain. (Baca: Satinah Mengaku Pasrah Jalani Hukuman Pancung).

Menurut Agung, pemerintah telah menggelar diplomasi bahkan pembicaraan pribadi dengan Raja Arab Saudi Abdullah. Dalam diplomasi tersebut, Abdullah diklaim telah setuju atas pencabutan hukuman mati pada Satinah, tapi tak dapat berbuat banyak karena keputusan berada di keluarga korban. (Baca: Isi Surat Satinah: Minta Doa).

Satinah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Al Gaseem, Arab Saudi. Ia mendapat vonis qisas atau hukuman pancung dari pengadilan Arab Saudi pada 13 September 2011. Satinah dihukum atas pembunuhan dan pencurian barang milik majikannya, Nura Al Garib, pada 2007.

FRANSISCO ROSARIANS











Terpopuler:
Jika MH370 Dibajak, MAS Wajib Berikan Asuransi
Satelit Thailand Temukan 300 Serpihan Diduga MH370
I Love You, Ucapan Terakhir Pramugara MH370

Berita terkait

Soal Gibran Rakabuming Akan Masuk AMPI, Ini Kata Jerry Sambuaga

19 Oktober 2023

Soal Gibran Rakabuming Akan Masuk AMPI, Ini Kata Jerry Sambuaga

Jerry Sambuaga menyatakan tak tahu soal isu Gibran Rakabuming Raka akan masuk ke Partai Golkar melalui AMPI.

Baca Selengkapnya

Agung Laksono Beri Sinyal Soal Gibran Rakabuming Bergabung ke Golkar

17 Oktober 2023

Agung Laksono Beri Sinyal Soal Gibran Rakabuming Bergabung ke Golkar

Agung Laksono memberi sinyal soal Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Waketum Golkar Sebut Rencana Munaslub untuk Lengserkan Airlangga Hartarto Sebagai Gagasan Keblinger

15 Juli 2023

Waketum Golkar Sebut Rencana Munaslub untuk Lengserkan Airlangga Hartarto Sebagai Gagasan Keblinger

Dewan Pakar Golkar disebut tak pernah merekomendasikan menggelar Munaslub.

Baca Selengkapnya

Polisi Bekuk 3 Tersangka Sindikat Penyaluran TKI Ilegal ke Malaysia di Magelang

12 Juni 2023

Polisi Bekuk 3 Tersangka Sindikat Penyaluran TKI Ilegal ke Malaysia di Magelang

TKI ilegal itu tidak terima gaji selama 3 bulan dengan gaji per bulan 1.500RM.

Baca Selengkapnya

Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

29 September 2022

Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

Wantimpres Agung Laksono memberikan sejumlah nasihat kepada Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil soal karier politiknya

Baca Selengkapnya

Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

26 November 2021

Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

Sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah anggota yang pernah dan masih menjadi pejabat negara.

Baca Selengkapnya

Agung Laksono Kenang Harmoko Rajin ke Daerah hingga Golkar Menang Telak Pemilu

5 Juli 2021

Agung Laksono Kenang Harmoko Rajin ke Daerah hingga Golkar Menang Telak Pemilu

Agung Laksono mengatakan Harmoko tak keberatan menginap di rumah-rumah penduduk. Dinilai pandai berkomunikasi dengan rakyat.

Baca Selengkapnya

Agung Laksono Minta Golkar Ubah Sistem Pemilu Jadi Coblos Gambar

3 Desember 2019

Agung Laksono Minta Golkar Ubah Sistem Pemilu Jadi Coblos Gambar

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Airlangga Hartarto memperjuangkan perubahan sistem pemilihan umum.

Baca Selengkapnya

Sosok Ciputra di Mata Agung Laksono: Ia Tak Hanya Mendulang Laba

28 November 2019

Sosok Ciputra di Mata Agung Laksono: Ia Tak Hanya Mendulang Laba

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengenal sosok Ciputra sebagai pengusaha sekaligus inspirator.

Baca Selengkapnya

Menteri Era SBY: Iuran BPJS Kesehatan Jangan Sampai Memberatkan

5 September 2019

Menteri Era SBY: Iuran BPJS Kesehatan Jangan Sampai Memberatkan

Agung Laksono berpesan agar iuran BPJS Kesehatan tak sampai memberatkan.

Baca Selengkapnya