TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan pemerintah sudah memiliki skema yang akan dibicarakan bersama pemerintah Arab Saudi dan keluarga majikan Satinah binti Jumadi Ahmad. Skema ini diklaim berasal dari keluarga majikan Satinah.
"Ada skema yang sudah disepakati kedua belah pihak. Kami akan matangkan. Mudah-mudahan skema ini bisa menunda pelaksanaan eksekusi pembayaran diyat, sehingga Satinah dapat selamat dari hukuman mati," kata Djoko di kantor presiden, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014. (Baca: Di Pengadilan, Satinah Mengaku Bunuh Majikannya).
Ia menyatakan skema itu belum bisa disampaikan ke publik karena dalam proses perundingan. Salah satu isi skema adalah besaran nominal diyat yang disanggupi pemerintah. Negosiasi, menurut Djoko, masih terus dilakukan tim Kementerian Luar Negeri yang dipimpin mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Tim ini sudah berangkat ke Arab Saudi untuk mendekati keluarga majikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. SBY, kata dia, akan mengirim surat lagi kepada Raja Arab Saudi Abdullah untuk bekerja sama membantu tim untuk bernegosiasi dengan keluarga majikan Satinah. "Pembayaran diyat setidaknya bisa ditunda." (Baca: Antara Pesawat Presiden dan Nyawa Satinah).
Satinah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Al Gaseem, Arab Saudi. Ia mendapat vonis kisas atau hukuman pancung pada 13 September 2011 karena membunuh majikannya, Nura Al Garib, pada 2007. Ia juga diduga mengambil uang 38 ribu riyal milik majikannya saat melarikan diri.
Pengadilan Arab Saudi mengharuskan Satinah membayar uang diyat 7 juta riyal atau Rp 21 miliar agar dapat dibebaskan dari hukuman mati. Satinah diberikan batas waktu pembayaran hingga 3 April mendatang. (Baca: Satinah Mengaku Pasrah Jalani Hukuman Pancung).
Namun pemerintah Indonesia hingga saat ini hanya sanggup membayar 4 juta riyal, terdiri atas 3 juta riyal dari Kementerian Luar Negeri, 500 ribu rial dari Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia, dan sumbangan masyarakat Arab 500 ribu riyal.
"Tidak tutup kemungkinan ada banyak relawan, dan saya juga sudah dihubungi beberapa pengusaha untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam pembayaran diyat ini," kata Djoko. (Baca pula: Gubernur Qasim Larang Keluarga Minta Diyat Besar).
