Sejumlah pekerja menunggu kedatangan kereta monorel Airport Link di stasiun Lat Krabang, Bangkok (14/10). Sistem monorel terbaru yang beroperasional sejak Agustus 2010 ini menghubungkan bandara Suvarnabhumi dengan pusat kota Bangkok, sehingga memudahkan warga dan wisatawan untuk menuju bandara tanpa terjebak macet. TEMPO/Charisma Adristy
Karena itu, kata Ridwan, Pemerintah Kota Bandung mewajibkan para investor mengantongi dana minimal 50 persen dari nilai total proyek. “Supaya enggak ada calo-calo yang mengambil keuntungan di proyek ini,” katanya. Ridwan menduga investor yang datang tanpa bekal uang yang cukup merupakan calo yang ingin mengambil keuntungan.
Selain mewajibkan calon investor memiliki cukup uang, Pemerintah Kota Bandung mengajukan sejumlah aturan main lainnya. Di antaranya harga tiket monorel murah, waktu pengerjaan tidak lebih dari tiga tahun, dan investasi tidak merepotkan pemerintah kota. Siapa saja yang unggul dalam beberapa syarat tersebut, kata Ridwan, akan dipilih sebagai pemenang lelang.
“Jadi ada kemungkinan besar teknologi monorel kami berbeda dengan pilihan provinsi,” katanya. Menurut Ridwan, tiga investor asing sudah menunjukkan minat membiayai proyek monorel ini. Investor-investor tersebut berasal dari Brasil, Jerman, dan Cina.
Saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah menunggu surat balasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan soal persetujuan pembukaan lelang. Ridwan mengaku telah mengirim berkas-berkas monorel ke kedua instansi tersebut saat mengikuti pelatihan kepala daerah di Jakarta dua pekan lalu.
Dia menegaskan, pembangunan monorel di Kota Kembang akan dikebut secepatnya agar pada akhir tahun ini pemenang lelang dapat leluasa mengerjakan proyek. Pembangunan monorel yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan sejumlah daerah, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
