Calon Presiden PDI Perjuangan yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka obrolan ringan sebelum memulai kampanyenya di Bandar Lampung, Lampung (22/3). Jokowi dijadwalkan akan menjadi juru kampanye Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan disejumlah kawasan diantaranya Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Joko Widodo akhirnya bisa melakukan kampanyenya setelah sempat batal karena tidak bisa cuti. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengakui langkah calon presiden dari partainya, Joko Widodo, yang menyambangi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mustofa Bisri merupakan salah satu cara Jokowi untuk menggalang dukungan politik.
"Sejak ditetapkan sebagai calon presiden pada 14 Maret yang lalu, Jokowi membuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya ruang komunikasi kepada seluruh komponen bangsa ini," kata Effendi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2014. (Baca: Jokowi: Saya itu Ndeso, Miskin Koneksi).
Menurut dia, langkah yang dilakukan Jokowi ini sepenuhnya atas restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Itu diperintahkan Ibu Megawati," ujar Effendi. Bahkan, kata Effendi, Mega juga meminta kader partainya membuka diri menjalin komunikasi politik dengan pihak lain. (Baca: Sindir Jokowi Lagi, Prabowo: Kau Pembohong, Maling).
Pada Kamis malam, 20 Maret 2013, Jokowi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Teten Masduki menemui Gus Mus--panggilan akrab Mustofa Bisri--di Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah. Gus Mus menggantikan KH Sahal Mahfud, Rais Aam PB NU yang wafat pada 24 Januari 2014.
Pada pertemuan itu, Gus Mus didampingi Nusron Wahid, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Namun, menurut Nusron, dalam pertemuan itu, NU tidak menyatakan dukungan kepada Jokowi. "Sikap resmi NU tak akan menggiring warga mana pun memilih calon presiden dari partai mana pun," kata Nusron. (Baca pula: Ahmad Mubarok: Jokowi Tak Beretika).
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
