Soal Berita Pemilu, Dewan Pers Soroti Empat Stasiun TV

Reporter

Selasa, 18 Maret 2014 19:19 WIB

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengkritik sejumlah media massa yang lebih gencar memberitakan calon presiden ketimbang pemilihan umum legislatif yang sudah ada di depan mata, terutama media yang pemiliknya ikut bertarung pada Pemilu 2014.

Dalam pemaparannya di gedung Dewan Pers, Selasa, 18 Maret 2014, Bagir menyoroti empat stasiun televisi yang dimiliki pemuka partai politik. "Pers tidak boleh menggoyahkan kebebasan dan independensi, sekadar menjadi alat keberpihakan kepentingan politik sesaat," kata Bagir.

Keempat stasiun televisi yang disoroti Bagir adalah MetroTV milik Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; TVOne dan ANTV milik Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; serta MNCTV, RCTI, dan GlobalTV milik calon wakil presiden dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo.

Bagir meminta media-media tersebut mengedepankan indepedensi dan integritas sehingga adil dalam memberitakan pemilu ataupun menayangkan iklan politik.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia mencatat empat partai yang melanggar aturan iklan kampanye. Dalam aturan yang berlaku, setiap partai politik hanya boleh beriklan dalam 10 spot per hari dengan durasi 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio. Partai yang melanggar ketentuan itu adalah :

- Partai NasDem yang mengambil 12 spot iklan di MetroTV ;
- Partai Gerindra yang mengambil 14 spot iklan di TransTV ;
- Partai Hanura yang mengambil 13 spot di RCTI, 13 spot di MNCTV, dan 15 spot di
GlobalTV; serta
- Partai Golkar yang mengambil 14 spot di TVOne, 15 spot di ANTV, dan 16 spot di Indosiar.

TIKA PRIMANDARI

Berita Terpopuler
Inikah 'Pilot Bayangan' dalam Penerbangan MH370?
Mengapa Sinyal Darurat Malaysia Airlines Tak Aktif
Anggun dan Andien di Pernikahan Anak Sekretaris MA
Kopilot MH370 Berencana Nikahi Pilot AirAsia







Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

2 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

2 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

3 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

3 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya