TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah membentuk tim terpadu untuk mengejar buronan yang lari keluar negeri. Anggota tim ini berasal dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Polisi Dadang Garnida, mengatakan tim terpadu ini akan mengumpulkan data-data tentang aset-aset negara yang dibawa kabur keluar negeri, dan akan dimasukan ke dalam data base Mabes Polri. "Data base ini yang akan kita gunakan untuk melacak para buronan," katanya kepada wartawan, Selasa (8/2). Dadang menyebutkan, untuk mengumpulkan data base para buronan tersebut, tim terpadu akan melakukan koordinasi dengan negara-negara tempat para buronan diduga berada. Koordinasi tersebut melibatkan Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Imigrasi, Mabes Polri, dan Kementrian Polhukam dan HAM.Menurut Dadang, pihak tim terpadu saat ini masih mempelajari hukum yang berlaku di negara-negara tempat buronan tersebut diduga berada. Termasuk kemungkinan tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. "Kita masih mempelajari cara lain selain ekstradisi," jelasnya. Tim terpadu ini diketuai Jaksa Agung Muda bidang intelijen, Basrie M. Arief, dan Dadang Garnida sebagai wakil ketua. Sekretariat tim terpadu akan berkedudukan di kantor Kejaksaan Agung. Dadang menyebutkan bahwa tim terpadu saat ini sudah melakukan tugasnya. Tugas awal yang dilakukan, menurut dia, adalah mencari sebanyak-banyaknya data tentang para buronan tersebut. Saat ini, menurut Dadang, tim terpadu menargetkan pengejaran pada enam orang terdakwa dan tujuh orang tersangka kasus pelarian uang negara. Enam terdakwa tersebut salah satu diantaranya adalah Edie Tanzil, dan tujuh tersangka salah satu diantaranya adalah Irawan Salim (mantan direktur utama Bank Global). Dadang menyebutkan tim terpadu tidak memasang target waktu penangkapan buronan yang dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut. "Yang pasti kita akan terus bekerja secara intensif," katanya. Erwin Dariansyah