TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji material yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membuka peluang bagi upaya peninjauan kembali (PK) yang berulang kali.
Meski memaklumi putusan hakim MK, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman mengatakan akan ada pertimbangan lain dalam pelaksanaan PK. "Untuk rasa keadilan bisa bolak-balik mengajukan. Tapi, demi kepastian hukum, kalau prosesnya panjang akan jadi pertimbangan lain," katanya di Mabes Polri, Jumat, 7 Maret 2014.
Kamis, 6 Maret 2014, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi atas Pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan Antasari. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan PK dapat diajukan berkali-kali demi keadilan. (Baca: MK Bolehkan Terdakwa Ajukan PK Berulang Kali)
Anggota majelis hakim konstitusi, Anwar Usman, menjelaskan bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali.
"Karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan," ujar hakim konstitusi Anwar Usman saat membacakan pertimbangan putusan.
Sutarman menambahkan, penegakan hukum bertujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun Kepolisian akan menghormati keputusan apa pun yang diambil hakim. "Polri akan menghormati," kata Sutarman.
Amar putusan majelis hakim MK yang dibacakan pada Kamis, 6 Maret 2014, menyatakan Pasal 268 ayat 3 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena membatasi peninjauan kembali oleh terdakwa hanya sekali. Dengan putusan ini, pasal tersebut dinyatakan tak berkekuatan hukum tetap.
