TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, kecewa atas kualitas calon yang mendaftar sebagai hakim konstitusi. Politikus Golkar ini menilai banyak persoalan dan pertanyaan yang diajukan tim pakar dan Komisi Hukum tak mampu dijawab para calon dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Senayan.
Bambang mengusulkan waktu reses digunakan untuk seleksi lanjutan. “Kami bersedia mengorbankan waktu reses,” kata politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2014.
Trimedya Panjaitan, anggota Komisi Hukum, punya pandangan berbeda. Dia ingin tim pakar tetap merekomendasikan dua nama terbaik. Menurut dia, Dewan tak punya waktu lagi melakukan seleksi lanjutan.
Trimedya menilai pemahaman terhadap konstitusi bukan satu-satunya ukuran menjadi negarawan. “Yang penting sisi kepemimpinan, karakter, dan integritas,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, yang mengikuti proses seleksi, setuju tim pakar tak perlu merekomendasi satu nama pun untuk menjadi hakim konstitusi.
Berdasarkan pantauan Koalisi, belum ada calon yang memenuhi kriteria. Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, mengatakan risiko tiadanya calon hakim konstitusi yang terpilih adalah beban kerja penyelesaian sengketa pemilihan umum kian bertambah.
Biasanya, MK membentuk tiga tim yang berisi tiga hakim. “Sekarang, sangat susah tujuh hakim mengurus perkara pemilu,” katanya.
WAYAN AGUS PURNOMO | SINGGIH SOARES
Berita terkait
Keluarga Penyekap di Villa Cibubur Tertutup
Kata Ruhut Soal Istri Penyekap Pegawai Resto
Penyekap Pegawai Itu Eks Elite Demokrat Lampung?
Sekap Pegawai, Suami Anggota DPR Kena Pasal Berlapis
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
9 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya