Pemerintah Malaysia Mungkin akan Memperpanjang Masa Amnesti

Reporter

Editor

Rabu, 2 Februari 2005 15:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Masa amnesti bagi tenaga kerja Indonesia ilegal kemungkinan akan diperpanjang pemerintah Malaysia. "Pemerintah Malaysia memahami beratnya beban Indonesia kalau deportasi disegerakan dalam waktu singkat," kata Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, disela-sela rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Rabu (2/2). Dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Malaysia yang diselenggarakan di kantor Departemen Tenaga Kerja pertengahan Januari lalu, menurut Fahmi, agaknya pemerintah Malaysia sepakat memperpanjang masa amnesti. Minggu depan, akan ada perwakilan dari pemerintahan Malaysia untuk membicarakan penanganan TKI ilegal. Fahmi mengaku, belum optimis perpanjangan amnesti ini akan ada. Tetapi, menurutnya, pemerintah Malaysia sangat koorperatif.Pemerintah Malaysia juga dalam pertemuan bilateral yang sama, kata Fahmi, menyepakati prinsip daur ulang. "Pemerintah Malaysia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kembali TKI ke Malaysia, dengan catatan dokumentasinya lengkap," ujarnya. Dalam pertemuan kedua negara juga diputuskan membentuk sistem satu atap, dengan menempatkan pejabat imigrasi Malaysia. "Itu dalam rangka mempercepat pengembalian TKI kita ke Malaysia," kata Fahmi. Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan, sistem satu atap ini ditempatkan di 14 titik yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Tetapi, menurutnya, ada titik yang tidak efektif dikarenakan sedikitnya jumlah TKI. Karenanya, kemungkinan titik-titik yang tidak efektif tersebut akan digabung dengan titik terdekat, sehingga jumlahnya bisa menjadi 12 titik. Menurut Fahmi, sistem satu atap ini dapat selesai dalam waktu satu minggu bila data-data tenaga kerja lengkap. Sejauh ini, menurut Fahmi, jumlah TKI ilegal yang telah kembali ke Indonesia adalah lebih dari 330 ribu orang. Masih ada sekitar 400 ribu lagi yang akan menyusul. Pada kesempatan sama, Fahmi juga menyesalkan banyaknya TKI yang melarikan diri ke hutan-hutan untuk menghindari pendeportasian. "Kalau mereka tidak mau pulang ini yang merepotkan," kata Fahmi. Khairunnisa

Berita terkait

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

20 jam lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya

Warga Ungkap Rumah Tempat Brigadir RA Tewas dengan Luka Tembak Milik Pengusaha Batu Bara

4 hari lalu

Warga Ungkap Rumah Tempat Brigadir RA Tewas dengan Luka Tembak Milik Pengusaha Batu Bara

Brigadir RA ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil Alphard di sebuah rumah di Mampang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

14 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

28 hari lalu

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

5 Februari 2024

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

"Pemerintah tak mampu bekerja sendiri memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari hulu ke hilir," kata Maizidah Salas aktivis PMI usai debat capres

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya