TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah membantah disebut sebagai salah satu penasihat Halal Food Council of Europe--lembaga pemberi label halal untuk produsen makanan dan minuman di Eropa--yang berkantor di Brussel, Belgia.
"Di majalah Tempo, disebutkan saya salah satu penasihat HFCE. Padahal saya tidak pernah menjadi penasihat, apalagi terima gaji US$ 5.000 per bulan," kata Amidhan, Kamis, 26 Februari 2014, dalam jumpa pers di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.
Amidhan mengatakan dirinya hanya menerima honor sebagai pembicara dalam setiap International Halal Conference of Europe yang diadakan oleh HFCE. Keberadaan Amidhan dalam struktur HFCE terungkap dari dokumen yang dibuat HFCE sendiri. Di sana disebutkan bahwa Amidhan Shaberah merupakan anggota Advisory Board.
Dalam dewan tersebut, Amidhan berdampingan dengan nama-nama lain, yakni Tan Sri Syed Jalaludin, Abdallah Ruwaida, Iqbal Qureshi, dan Koen de Praetere. Keberadaan Amidhan dalam struktur menjadi konflik kepentingan karena MUI lembaga yang mengaudit lembaga-lembaga halal di seluruh dunia.
Di Eropa, selain HFCE, ada lima lembaga pemberi label halal lain yang diakui MUI. Dalam investigasi majalah Tempo yang terbit pekan ini terungkap keberadaan Amidhan di lembaga halal itu menyebabkan audit tak berjalan dengan baik. HFCE, misalnya, memberikan label halal kepada vaksin yang diduga mengandung gelatin babi oleh sebuah perusahaan obat di Belgia.
APRILIANI GITA FITRIA
Berita terkait
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih
23 hari lalu
Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih
Baca SelengkapnyaBPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal
23 hari lalu
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.
Baca SelengkapnyaMenteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda
25 hari lalu
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.
Baca SelengkapnyaYKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi
45 hari lalu
Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah
Baca SelengkapnyaFatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka
45 hari lalu
Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.
Baca SelengkapnyaTeten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal
49 hari lalu
Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.
Baca SelengkapnyaHaraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal
30 Januari 2024
Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia
Baca SelengkapnyaSertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
27 Januari 2024
Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan
Baca SelengkapnyaMUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?
19 Januari 2024
MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.
Baca SelengkapnyaTantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal
30 Desember 2023
Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?
Baca Selengkapnya