Label Halal, Ada Surat Maaf MUI soal Daging Ilegal

Reporter

Rabu, 26 Februari 2014 08:32 WIB

Kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal di Australia. Laporan Majalah Tempo Edisi Pekan ini, Astaga Label Halal, menyebutkan bagaimana peran petinggi MUI dalam menetapkan organisasi mana yang bisa memperoleh lisensi.

Rupanya ini bukan pertama kalinya kebijakan MUI terkait halal membuat kening berkernyit. Tiga tahun lalu MUI menerbitkan surat 'permaafan' untuk CV Sumber Laut Perkasa yang mengimpor daging halal asal Amerika. Padahal sertifikat halal yang dimiliki perusahaan pimpinan Basuki Hariman itu diketahui palsu. (baca:Pengakuan 'Dosa' Pemain Utama)

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian kala itu, Turni Rusli Syamsudin mengatakan MUI sendiri yang mengirim surat melaporkan dokumen Sumber Laut tak sah dan meminta direktorat mengawasi puluhan kontainer berisi daging yang tertahan di Tanjung Priok. "Supaya tak diedarkan," katanya kepada Majalah Tempo, Rabu pekan lalu. (baca juga:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Tapi MUI juga yang kemudian mencabut permintaan itu dengan menerbitkan surat maaf, hanya 17 hari setelah surat pertama dilayangkan ke Direktorat Veteriner. Sumber Tempo menyebutkan lolosnya daging-daging dengan dokumen palsu itu hasil dari lobi Basuki Hariman kepada MUI.(baca juga: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi... )

Soal ini dibantah oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Lukmanul Hakim. Menurut Lukmanul ia mendapat laporan bahwa daging-daging milik Sumber Laut sudah bersih. Karena alasan inilah ia mengeluarkan surat maaf tersebut dan meloloskan impor milik Basuki Hariman itu.

Kartika Candra | Akbar Tri Kurniawan

Baca juga:
Dua Anak Panti Asuhan Samuel Alami Pelecehan
Mengapa Ada Kekerasan di Panti Asuhan Anak Samuel
Kasus Penganiayaan Pembantu, Istri Jenderal Tersangka
Ahok: Masih Sistem Setoran, Kopaja AC Keluar Busway

Berita terkait

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

19 jam lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

1 hari lalu

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

2 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

6 hari lalu

Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal

8 hari lalu

Kementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong 3 ribu desa wisata untuk ikut sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Rumah Potong Hewan dan Unggas Wajib Sertifikasi Halal Per Oktober 2024

8 hari lalu

Rumah Potong Hewan dan Unggas Wajib Sertifikasi Halal Per Oktober 2024

LPPOM MUI jelaskan masih perlu penataan dan sosialisasi soal sertifikasi halal bagi rumah potong hewan jenis unggas.

Baca Selengkapnya

Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

10 hari lalu

Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. LPPOM MUI gencar fasilitas sertifikasi

Baca Selengkapnya

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

13 hari lalu

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

14 hari lalu

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

14 hari lalu

Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

Zulhas menegaskan seluruh pengusaha harus siap atas target sertifikasi halal di Oktober 2024.

Baca Selengkapnya