TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai hubungan Indonesia dan Australia kini mundur jauh. Ia berpendapat skandal penyadapan dan langkah Australia mengirimkan sekoci berpenumpang 34 pencari suaka ke Indonesia menyeret hubungan kedua negara ke salah satu titik yang sangat rendah.
"Kita kembali ke situasi seperti tahun 2002," ujar Wirajuda dalam diskusi tentang penyelundupan manusia yang digelar Pusat Studi Kebijakan dan Advokasi Strategi (Center for Policy Studies and Strategic Advocation - CPSSA),di Hotel Four Seasons, Rabu, 19 Februari 2014.
Menurut Hassan, seusai pemilihan umum Australia tahun 2001, hubungan kedua negara juga memanas akibat isu pencari suaka. Namun, Indonesia dan Australia kemudian bersama-sama memulai Bali Process, konferensi regional yang membahas masalah tersebut. Hubungan kedua negara tak hanya membaik, tetapi negara-negara lain pun ikut bahu-membahu menangani problem tersebut.
Sekarang, kata Hassan, kondisinya lebih parah karena secara formal tak ada kemajuan dalam hubungan kedua negara. Akhir tahun lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop setelah mantan ahli komputer di National Security Agency Amerika Serikat, Edward Snowden melansir dokumen tentang penyadapan lembaga intelejen Paman Sam itu melalui beberapa negara. Namun, belum ada lagi pertemuan berikutnya yang menghasilkan langkah konkret. (baca: Curi Data Rahasia, Snowden Pakai Peranti Sederhana)
"Harusnya ada pertemuan kedua yang membahas persetujuan tentang code of conduct kerja sama intelijen," ucapnya.
Alan Dupont, profesor keamanan internasional Universitas New South Wales, pada kesempatan sama berpendapat hubungan kedua negara memburuk karena isu pencari suaka nyaris selalu dipolitisir. "Ini isu yang populis dan debatnya seringkali dangkal," tuturnya.
Dupont menilai Indonesia ada dalam kondisi terjepit antara negara asal pencari suaka dengan Australia, yang menjadi negara tujuan atraktif bagi mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, kedua negara dianggapnya tak bisa bekerja sendiri-sendiri ataupun berdua saja. Negara-negara lain di kawasan pun perlu duduk bersama dan merumuskan kerja sama. "Harus ada solusi regional," ucapnya.
