(kiri-kanan) Anis Baswedan, Pramono Eddi Wibowo, Endriarto Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, Gita Wirjawan serta Hayono Isman berdiri di atas panggung untuk berfoto bersama seusai acara Debat Bernegara Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat 2014 di Convention Hall, Mall Grand City, Surabaya (13/2). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO , Jakarta:Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaidi Marasabessy menilai perkenalan peserta Konvensi Demokrat di TVRI turut serta berperan membuat seleksi calon presiden tak bersinar. Dia beralasan, setelah tayangan itu belum ada televisi yang berani menyiarkan karena takut dianggap melanggar Undang-Undang Penyiaran.
"Siaran Konvensi di TVRI dipersoalkan karena dianggap berpihak," kata Suaidi saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2014. Tayangan itu menimbulkan perdebatan antara Dewan Pengawas TVRI dengan Komisi Penyiaran. Suaidi mengatakan, ada yang menganggap itu sebagai sebuah keberpihakan terhadap Demokrat. "Tetapi Dewan Pengawas menganggap itu sebagai pendidikan politik," kata dia.
Dia mengatakan, Komite Konvensi masih mendekati salah satu media nasional untuk menyiarkan debat kandidat. Menurut Suaidi, sejauh ini yang berminat menayangkan acara konvensi baru televisi lokal. Suaidi mengatakan, televisi nasional sangat berhati-hati menerima tawaran komite. "Sudah ada satu televisi yang menyatakan minat," kata dia.
Suaidi menjelaskan, salah satu kekhawatiran stasiun televisi adalah mengenai konsekuensi hukum yang bisa diterima. Suaidi mempertanyakan, apakah debat kandidat dan konvensi sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Pemilu Presiden. Sebab, penayangan acara konvensi akan blocking time sehingga bisa diperdebatkan. "Sistem pemilu kita belum mengatur rekrutmen calon presiden seperti yang kami lakukan," kata dia.
Suaidi mengatakan sudah menerima surat dari Anies Baswedan mengenai keadilan akses ke media televisi. Dia memahami kritik Anies karena televisi dianggap paling efektif untuk mempengaruhi pemilih. Effendi Ghazali, anggota komite yang mengundurkan diri juga menyampaikan catatan atas keadilan ke televisi. Dia menilai, Presiden SBY tak berbuat apa-apa atas berbagai pelanggaran tayangan politik di televisi.
