Beli Dua Helikopter, Basarnas Butuh Rp 370 Miliar  

Reporter

Selasa, 18 Februari 2014 14:19 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) akan membeli dua helikopter untuk mengoptimalkan operasi pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR).

Menurut Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland, pengadaan dua helikopter Dauphin AS-365-N3 ini membutuhkan dana Rp 370 miliar. "Kami mengajukan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk tahun ini dan tahun depan," katanya di lapangan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa, 18 Februari 2014.

Max mengatakan Basarnas masih kekurangan armada helikopter. Dari sepuluh helikopter BO-105 milik Basarnas, hanya enam yang bisa beroperasi karena sisanya tengah diperbaiki. Kini Basarnas mendapat dua tambahan helikopter Dauphin AS-365-N3 hasil pengadaan 2012-2013. Helikopter medium-berat berkapasitas sebelas penumpang ini disediakan oleh PT Dirgantara Indonesia. "Total 12 helikopter masih belum ideal, tapi kami maklum karena ada keterbatasan dana dari pemerintah," ujarnya.

Untuk helikopter yang disediakan PT Dirgantara, Basarnas membayar Rp 270 miliar. Angka ini lebih rendah dari proyeksi pengadaan pesawat serupa pada 2014-2015 yang mencapai Rp 370 miliar. Max mengatakan harga helikopter tersebut membengkak karena perbedaan kurs dengan periode sebelumnya. "Perlengkapannya juga akan diperbarui."

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisyahbana mengatakan helikopter pesanan Basarnas tersebut sudah dilengkapi peralatan penyelamatan. Perlengkapan itu di antaranya hoist atau katrol plus tali untuk mengevakuasi korban. Helikopter ini juga dilengkapi radar cuaca untuk mendukung operasi SAR dalam segala medan.

ANANDA PUTRI



Terpopuler
Wali Kota Tri Rismaharini Siap Mundur

Dituding Plagiarisme, Anggito Mundur dari UGM

Dosen UGM: Jangan Hukum Anggito Seumur Hidup
Ahok: Pengusahanya Kurang Ajar, Mau Dikte Kami!
Wali Kota Risma Terancam Dicekik dan Dibunuh
Menunggu 9 Jam, Pengungsi Hanya Ditemui SBY 10 Menit







Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

28 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

37 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya