Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013, disepakati oleh seluruh hakim konstitusi yang berjumlah delapan orang. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka (dissenting opinion).
Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono, mengatakan pertimbangan hukum putusan pengujian UU Penetapan Perppu MK, Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi. "Apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan lembaga peradilan," kata Harjono. (Baca: Begini Ketika MK Tak Diawasi)
Dia menjelaskan, dalam praktek negara hukum, tidak pernah terjadi di mana pun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benar oleh lembaga negara yang lain. "Alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt of court," ujarnya.
Harjono mengatakan kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia. Tapi, dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakima,n kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas. Bahkan, menurut dia, pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
