Soal Usman Harun, Panglima TNI Batal ke Singapura

Reporter

Senin, 10 Februari 2014 07:51 WIB

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Iskandar Sitompul mengatakan pihaknya melakukan pembatalan kunjungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan beberapa perwira tinggi ke Singapura untuk menghadiri Singapore Airshow dan memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Singapura pada 11-12 Februari 2014.

"Pembatalan dilakukan menyusul dibatalkannya undangan kepada Wamenhan dan perwira TNI," ujar Iskandar ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2014.

Pihak Singapura membatalkan undangan pada Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk acara Singapore Airshow, pameran dirgantara terbesar di Singapura. Namun tim aerobatik udara Jupiter tetap tampil dalam acara yang dihelat pada 11-16 Februari 2014 tersebut.

Pembatalan ini masih berhubungan dengan protes Singapura terkait penamaan Kapal Republik Indonesia Usman Harun. Singapura menilai pemerintah Indonesia tak sensitif dengan menamai kapal tersebut menggunakan nama tokoh yang dianggap penjahat oleh Singapura.

Usman Harun diambil dari nama dua anggota KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir), Usman dan Harun Said, yang mengebom MacDonald House di Orchrad Road hingga menewaskan tiga orang saat masa konfrontasi dengan Malaysia pada 1965. Keduanya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968. Namun, begitu tiba di Tanah Air, mereka dielu-elukan sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuk menghormati jasa keduanya, TNI AL memakai nama mereka untuk menamai kapal barunya.

TIKA PRIMANDARI

Terkait:
Menteri Singapura Kecewa Reaksi Politisi Indonesia
Reaksi Ahok, Usman Harun Jadi Nama Jalan di DKI
Gita : KRI Usman Harun Bukan Alat Intervensi
DPR Nilai Protes Singapura Tidak Perlu Digubris

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

4 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

23 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

25 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

26 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

26 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

27 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

27 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

43 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

49 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

53 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya