Usman Haji Mohamed Ali (kiri) dan Harun Said. istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso meminta pemerintah tidak perlu menanggapi protes Singapura ihwal pemberian nama Usman Harun untuk kapal perang TNI Angkatan Laut. "Tidak perlu digubris," kata Priyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2014.
Priyo menganggap Usman dan Harun sebagai pahlawan, meski hal ini bertolak belakang dengan pandangan Singapura yang mengecap kedua orang itu sebagai penjahat. "Masalah nama KRI urusan dalam negeri Indonesia, tidak pantas pejabat asing untuk mengomentari itu." (baca: Aksi Heroik Asal Mula Nama KRI Usman Harun)
Indonesia dan Singapura, kata Priyo, memang bersahabat. Namun bukan berarti negara bekas jajahan Inggris itu bisa mencampuri keputusan Indonesia. "Jangan terlalu jauh intervensi putusan yang mengharumkan nama Indonesia. Saya keberatan," katanya. (baca: Menko Djoko: Singapura Harusnya Tak Intervensi)
Angkatan Laut Indonesia akan menamakan kapal perangnya dengan KRI Usman Harun untuk mengenang Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said. Keduanya berperan dalam pengeboman sebuah kompleks perkantoran di pusat Kota Singapura pada Maret 1965. (baca: Tragedi di Balik Penamaan KRI Usman Harun ). Mereka dieksekusi di Singapura atas peran mereka dalam pengeboman di MacDonald House Orchad Road pada Maret 1965.
Pemerintah Singapura tidak setuju dengan pemberian nama KRI Usman Harun. Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Menurut Shanmugam, penamaan itu akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban. (Lihat juga: Singapura Protes Nama KRI Usman Harun)
