Baru 300 Jenis Obat Masuk E-Catalog

Reporter

Jumat, 7 Februari 2014 07:47 WIB

Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, saat ini baru 300 dari 900 jenis obat yang ditargetkan masuk e-catalog obat. Ke-300 jenis obat itu akan dimuat dalam formularium nasional (fornas) atau e-catalog. ”300 jenis obat itu dipenuhi 49 penyedia industri farmasi yang menang dalam pelelangan,” kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Sarah Sadiqa saat ditemui Tempo di kantornya., Kamis, 6 Februari 2014.


Sarah mengatakan, dari 91 industri farmasi hanya 82 industri yang sudah memenuhi syarat. Dari jumlah itu, mereka kemudian mengikuti tender. Hasilnya, yang menang dalam lelang hanya 49 penyedia.


Ia menjelaskan, dalam penentuan harga obat dalam e-catalog, LKPP perlu mengadakan pelelangan terhadap penyedia obat. Masa pelelangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang sistem katalog elektronik (E-Catalogue) yang diselenggarakan oleh LKPP. Dalam peraturan itu dibutuhkan waktu selama 18 sampai 30 hari kerja serta 2 hari untuk masa evaluasi. Sarah menuturkan dalam pelelangan ini, LKPP mempertimbangkan penyedia obat yang mampu menyediakan obat dalam jumlah banyak dan mampu menawarkan harga paling rendah. Namun, proses pengadaan barang tidak bisa digeneralisasi dengan lelang. Misalnya, jika hanya ada satu-satunya penyedia bagi obat tertentu, langkah yang harus ditempuh dengan negosiasi. "Tergantung karakteristik dan ketersediaan obat,"ujarnya.


Sarah menuturkan, dalam penentuan harga obat, LKPP sebetulnya tidak berkapasitas untuk menentukan harga. Hal ini tergantung informasi yang diberikan Kementerian Kesehatan mengenai harga acuan. Kemudian harga acuan tersebut disesuaikan dengan harga yang dihasilkan dari pelelangan.


Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Katalog Dwi Satrianto mengatakan, pada 5 Februari 2014 lalu, LKPP baru saja menandatangani kontrak payung antara LKPP dengan penyedia obat (industri farmasi). Sehingga saat ini LKPP tengah memasukkan 300 jenis obat tersebut ke dalam e-catalog.


Advertising
Advertising

APRILIANI GITA FITRIA


Terpopuler


Berita terkait

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

8 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

11 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

16 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

19 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

21 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

25 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

25 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

35 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya