Direktur PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi (kanan) bersama Juard Effendi (kiri) saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/4). Keduanya menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap pengurusan proyek impor daging sapi Kementerian Pertanian. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos PT Indoguna Utama, rekanan proyek impor daging di Kementerian tersebut. "Ada dua orang yang akan dimintai keterangan terkait kasus itu. Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu, 5 Februari 2014.
Petinggi yang diperiksa adalah Direktur Indoguna, Juard Effendi, dan staf akunting Indoguna, Melani Mulia. Dalam perkara suap impor daging, Juard sudah divonis pada 1 Juli 2013 dengan hukuman dua tahun tiga bulan penjara dan denda Rp 150 juta.
Sedangkan Melani adalah saksi penting dalam kasus ini. Ketika bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus tersebut, Melani banyak mengungkap aliran dana dari Indoguna, terutama ke pejabat Kementerian Pertanian.
Skandal suap impor daging itu menimpa bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Awalnya adalah Januari 2011. Ketika itu, Kementerian Pertanian mendadak mengurangi kuota impor daging sapi Indonesia. Dengan alasan untuk mendorong swasembada daging sapi lokal, Menteri Pertanian Suswono memotong kuota impor yang biasanya 120 ribu ton per tahun menjadi hanya 50 ribu ton pada 2011. Pada semester pertama 2011, impor bahkan dibatasi hanya 25 ribu ton.
Cekaknya kuota impor meresahkan pengusaha. Apalagi ada kabar bahwa kuota ini dibagikan dengan tidak adil. Ada makelar yang bermain, juga pengusaha yang dekat dengan petinggi Kementerian.
Kisruh impor daging ini membuat pengusaha berebut mencari celah untuk mendapatkan izin impor Kementerian Pertanian. Dari sinilah skandal suap PKS bermula. Para makelar yang dekat dengan petinggi partai itu diklaim bisa mengusahakan izin impor dan kuota impor khusus untuk pengusaha. Dalam kasus ini, Luthfi Hasan sudah divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dan melakukan pencucian uang.
