TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta Dewan Etik Mahkamah Konstitusi segera menindaklanjuti pernyataan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Komite Etik harus segera menindaklanjuti. Hal ini tidak bisa didiamkan. Komite Etik harus lebih proaktif. MK harus menjelaskan ke publik," kata Khofifah, Jumat, 31 Januari 2014, malam.
Akil Mochtar pekan ini menyatakan pasangan Khofifah-Herman Sumawireja seharusnya menjadi pemenang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Khofifah mengaku terkejut dengan pengakuan Akil. Musababnya, posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dan keputusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Namun, dalam putusannya banyak terdapat hal-hal janggal.
"Barang kali bagi siapa pun yang ingin menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran akan terkejut mendengar Pak Akil ber-statement seperti itu," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Khofifah tak pernah curiga terhadap setiap anggota hakim panel, meski dia menganggap putusan itu janggal. "Kami tidak menduga-duga yang negatif seperti itu," kata Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama itu.
Menurut Khofifah, kejanggalan putusan MK terlihat dari konklusinya yang sama sekali tidak mempertimbangkan pernyataan saksi. "Tidak ada satu pun yang dijadikan pertimbangan konklusi. Data saksi tidak satu pun dijadikan pertimbangan. Sangat janggal sekali," ujar dia.
Pada Kamis, 30 Januari kemarin, Akil yang merupakan ketua sekaligus anggota panel sengketa pilgub Jawa Timur, menyebutkan Khofifah unggul 2:1 atas Soekarwo dalam rapat panel hakim. Selain Akil, hakim lain yang menjadi panel adalah Maria Farida dan Anwar Usman. Namun, ketika putusan dibacakan, Soekarwo menang. Akil pun tak ikut dalam sidang pada 3 Oktober 2013 itu karena sudah ditahan KPK dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak.
