DPR Ancam Tolak Tiga Calon Hakim Agung  

Reporter

Kamis, 30 Januari 2014 13:37 WIB

Calon Hakim Agung, Sunarto (kiri) dan Maria Anna Samiyati, berbincang usai mengikuti tes calon hakim Agung di Komisi III, DPR, Jakarta (23/1). Dalam seleksi ini tiga calon hakim agung yang diseleksi komisi bidang hukum yaitu Maria Anna Samiyati, Suhardjono dan H.Sunarto diminta untuk membuat makalah. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga nama hakim yang disodorkan oleh Komisi Yudisial sebagai calon hakim agung terancam ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka dinilai tak layak menjadi hakim Mahkamah Agung lantaran dianggap tidak menguasai masalah penegakan hukum.

"Jawab pertanyaan saja kalang kabut, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keadilan," kata Ketua Komisi Hukum DPR Pieter Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2014.

Kesimpulan itu mengemuka saat DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung hari ini. Tiga calon hakim agung, yakni Suhardjono, Maria Anna Samiyati, dan Sunarto, diuji secara bergantian. Pertama adalah Suhardjono. Hakim yang mengaku telah berkarier 20 tahun itu tampak gugup menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR.

Misalnya, ketika ditanya soal data kasus yang diputus olehnya di pengadilan maupun kasus-kasus yang pernah ditolak di Mahkamah Agung, jawaban Suhardjono dinilai cenderung berputar-putar dan tidak membeberkan data yang diinginkan Dewan. "Ada beberapa," kata dia menjawab salah satu pertanyaan anggota Komisi Hukum.

Menurut Pieter, jawaban-jawaban yang dilontarkan para calon hakim mencerminkan mereka tidak layak menjadi calon hakim agung. Ia pun menyalahkan Komisi Yudisial yang dianggap tidak menyeleksi secara ketat ketiga calon hakim agung tersebut. "Harusnya penyeleksi memperhatikan betul integritas, naluri, dan kecakapan mereka," kata politikus Demokrat itu.

Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, menyatakan hal senada. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kemampuan mereka sebenarnya sudah dianggap tidak memadai lantaran beberapa kali gagal seleksi calon hakim agung. Ia pun menyesalkan Komisi Yudisial yang meloloskan mereka kembali. "Saya melihat semuanya jelek dan tidak bisa meyakinkan kami," ujarnya.

Ia tidak puas dengan kemampuan ketiga calon hakim agung tersebut sehingga mengisyaratkan ketiganya bakal ditolak. "Kami menginginkan hakim yang cerdas," katanya.

TRI SUHARMAN

Berita Lain:
Isu Lumpuh Akibat OCD, Deddy Corbuzier: Bodoh
Kasus Deddy Corbuzier, Waspada Latihan Beban
Ibas Takut Komentari Anas Urbaningrum
BPPT Perangi Hujan di Jakarta Hari Ini







Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

12 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya