KPK Periksa Sekretaris Akil dan Sekjen MK
Senin, 20 Januari 2014 10:33 WIB
ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO , Jakarta - Yuana Sisilia, sekretaris Akil Mochtar sewaktu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, bakal menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Yuana sudah hadir di lobi gedung KPK. Dia menunggu dipanggil masuk oleh penyidik. "Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin, 20 Januari 2014. Selain memanggil Yuana, KPK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Sekretaris Jenderal MK Janedri Gaffar pada hari ini. Namun, hingga pukul 10.00 WIB, Janedri belum terlihat di gedung KPK. Pada 2 Oktober 2013, Akil ditangkap penyidik KPK di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. KPK kemudian mengumumkan Akil terkena operasi tangkap tangan. Akil disangka terlibat dalam kasus dugaan suap. Akil diduga menerima sogokan dalam menangani sengketa pilkada Lebak, Banten, dan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.MUHAMAD RIZKI
Berita lain:
Jakarta Banjir, SBY Terbang ke Bali Lagi, Tiga TKI Tewas Ditembak di Malaysia Banjir, Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta Terendam SBY Merasa Dikhianati Tony Abbot Soal Penyadapan
Advertising
Advertising
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
2 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
2 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
17 jam lalu