DPR Berjanji Perjuangkan Status PNS Honorer  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 15 Januari 2014 16:34 WIB

Stadion Gelora Bung Karno dipenuni ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, (3/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Poempida Hidayatulloh, menyatakan siap memperjuangkan pegawai negeri sipil honorer yang tak kunjung mendapat kejelasan status. Sebab, kata dia, kalau pemerintah tak kunjung mengangkat tenaga-tenaga honorer tersebut, akan menimbulkan masalah sosial.

"Ini kan tinggal status saja," kata Poempida saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2014.

Namun, kata Poempida, PNS honorer tersebut juga harus dilihat per kasus. Seperti keterampilan dan kompetensi setiap pegawai. Menurut Poempida, kebutuhan akan tenaga honorer ini memang ada. Begitu pula dengan anggaran untuk menggaji. "Itu kan sudah dianggarkan setiap tahun, tinggal perkuat plot basis ketenagakerjaan saja," kata dia.

Ratusan ribu PNS honorer tersebut, kata Poempida, bisa saja diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan pemerintah. "Ya, tapi kan itu bisa saja dikeluarkannya nanti, menjelang pemilu," kata Poempida, yang kemudian tertawa. Ia menyebut keputusan itu hanya SBY dan Tuhan yang tahu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan belum menentukan nasib ratusan ribu pegawai negeri sipil (PNS) honorer pasca-pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Desember 2013 lalu.

"Kita lihat dulu hasil tesnya, jalur CPNS K2 (jalur PNS dari pegawai honorer), baru nanti kita pikirkan lagi," kata Azwar ketika ditemui Tempo di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2014.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menghapus status PNS honorer. Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menentukan status aparatur negara, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai negeri sipil direkrut secara nasional dan berstatus pegawai negara tetap. Sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh instansi tertentu untuk masa kerja yang tertentu pula.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, jumlah PNS honorer yang diusulkan untuk diangkat tahun ini mencapai 649.284 orang. Jumlah PNS honorer yang tersebar di 37 kementerian dan lembaga sebanyak 86.644 orang. Sementara yang terseber di 510 pemerintahan daerah sebanyak 562.640 orang.

Para PNS honorer tersebut tahun ini diberikan jalur tes untuk menjadi PNS tetap, yakni jalur CPNS K2. Dari jumlah itu, hanya sepertiga saja yang akan diangkat menjadi pegawai tetap. Pada penghujung Januari 2014, hasil seleksi CPNS jalur K2 akan diumumkan.

TRI ARTINING PUTRI


Berita Lain:
Anas Urbaningrum Ditahan, Dosen Unair Meminta Maaf
Mahfud Mengaku Heran Atas Pemilihan Akil Mochta
Soal Dugaan Suap Pilgub Jatim, Ini Kata Cak Imin
Kata Istrinya, Anas Urbaningrum Sedang Tirakat
Kado Tahun Baru Anas Urbaningrum Versi Ipar SBY

PNS

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

10 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

2 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

6 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

7 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

8 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

15 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

16 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

24 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya