TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjamin pelaksanaan kurikulum 2013 akan tetap berjalan meski pemerintahan akan bergati seusai pemilu 2014. "Ada tiga hal yang bisa menjaga kontinuitas kurikulum 2013," kata Nuh dalam Press Workshop tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa, 14 Januari 2014.
Pertama, kata Nuh, kepastian dari sisi intelektual atau rasionalitas. Ia yakin siapa pun nanti bisa menerima kurikulum ini. Soalnya, kurikulum baru ini lebih mengedepankan daya nalar para siswa, bukan hapalan. Disamping itu, kurikulum ini juga lebih menguatkan kebhinekaan Indonesia dengan menonjolkan karakter dari berbagai suku dan agama dalam buku ajar. "Kalau tidak bisa diterima, dari awal ya tidak perlu diterapkan," ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November itu.
Jaminan kedua, menurut Nuh, berkaitan dengan penganggaran. Sampai 2015, ia memastikan kurikulum 2013 masih diimplementasikan karena sisi anggaran tetap dibuat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini. "Pemerintah sekarang yang menyiapkan program 2015. Dari situlah kami ingin memastikan di 2015 kurikulum ini masih hidup."
Jaminan ketiga, ia menuturkan sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk kurikulum 2013. Tujuannya, agar legitimasi konstitusinya lebih kuat. "Dengan demikian bisa menjaga keberlanjutan kurikulum ini," kata Nuh.
Nuh mengatakan kurikulum 2013 secara serentak akan diterapkan di seluruh sekolahan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas pada Juli mendatang. Pertengahan tahun lalu, Mendikbud sudah menerapkan kurikulum 2013 di 6000-an sekolahan.
