Mengapa KPK Tolak Anas Bawa Makanan Sendiri?

Reporter

Senin, 13 Januari 2014 05:53 WIB

Ekspresi wajah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat dilempar telur oleh orang tidak dikenal usai menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, (10/1). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Yogyakarta--Permintaan keluarga Anas Urbaningrum untuk membawa dan mengirimkan makanan untuk Anas di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditengarai bakal ditolak. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas menegaskan, berdasarkan standar KPK tidak memperbolehkan keluarga tahanan untuk membawakan makanan sendiri.

"Sampai sekarang enggak diperbolehkan bawa (makanan) sendiri. Peraturan itu masih berlaku sampai sekarang," kata Busyro usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema Mewujudkan Indonesia yangg Berdaulat Bebas dari Korupsi di joglo Institute for Research and Empowerement (IRE) Sleman, Ahad 12 Januari 2014 petang.

Dia menegaskan, bahwa makanan yang disediakan KPK cukup layak untuk para tahanan. Bagaimana apabila Anas menolak makanan KPK? "Belum tentu menolak. Siapa tahu nanti tidak menolak," kata Busyro.

Dia juga memastikan keamanan bagi Anas terjamin. "Selama ini untuk yang (tahanan) lainnya, keamanan terjamin. Berlaku untuk semua, tidak ada pembedaan," kata Busyro.

Anas telah dijebloskan dalam tahanan KPK sejak 10 Januari lalu. Keluarganya menyatakan akan menyediakan makanan sendiri untuk Anas. Lantaran mereka khawatir dengan keamanan Anas.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Terkait:

Pengacara: Telusuri Aset Anas, KPK Cari Kesalahan

Anas Tak Akan 'Ember' seperti Nazar

Pengacara: Kasus Anas Rentan Dipolitisasi

Minta Izin ke Luar Kota, Istri Anas Kirim Surat

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

35 menit lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

58 menit lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

4 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

8 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

12 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

17 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya