Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Andi Widjajanto mencium aroma aneh dari penolakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu cepat terhadap tawaran gelar jenderal besar dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. "Ada dua indikasi penyebab penolakan tersebut," kata Andi kepada Tempo, Kamis, 9 Januari 2014.
Pertama adalah komunikasi yang tak lancar antara Markas Besar TNI dengan Istana Negara. Sebab menurut dia rencana penganugerahaan gelar penting seperti ini seharusnya sudah diketahui pihak istana sebelum Panglima TNI berbicara kepada publik.
"Jika informasi tersebut sudah disampaikan dan istana menolak, tak mungkin Panglima bicara di publik," kata dia.
Kedua, kemungkinan Yudhoyono sudah menerima tawaran gelar jenderal besar dari Panglima TNI. Dengan kata lain, komunikasi yang lancar memang sudah terjadi sebelum Panglima bicara ke publik. Namun secara tiba-tiba Presiden Yudhoyono menolak karena takut pandangan miring masyarakat terutama kalangan politik.
"Karena tahun ini adalah tahun politik," kata dia. "Panglima Moeldoko orang tegas dan berpikir panjang, tak mungkin dia berikan gelar belum bilang ke istana."
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI akan memberikan gelar itu saat bicara dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014. Hanya berselang beberapa jam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menolak pemberian pangkat jenderal besar tersebut.
Menurut Sudi, presiden menilai semua yang dilakukannya sebagai kepala negara kepada TNI adalah tugas dan kewajiban yang dikerjakan secara tulus tanpa mengharapkan penghargaan. "Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI," kata Menteri Sudi.
