Kasus Suap Lima Aparat Pajak Bandung Disidang

Reporter

Rabu, 8 Januari 2014 20:19 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Bandung -Pengadilan Tipikor Bandung mulai mengadili lima aparat pajak terdakwa kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Rabu 8 Januari 2014. Mereka adalah eks Kepala Kantor Abdul Gani, Kepala Seksi Pajak Penghasilan Erkson P. Sitorus, serta tiga aparat pemeriksa pajak yakni Amry, Nurachman Maarif, dan Heri Sunandar.

Saat sidang pembacaan dakwaan hari ini, tim jaksa penuntut Kejari Bandung mendakwa Gani dan anak buah dengan pasal 12 B, pasal 12 C, pasal 11, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Antikorupsi. Berkemeja putih dan pantalon hitam, kelima terdakwa berjejer di kursi sambil menyimak dakwaan di depan Majelis Hakim pimpinan Hakim Syamsudin.

Jaksa penuntut Lia menuturkan, kasus berawal pada Januari 2007, saat PT Netway Utama mengajukan surat pemberitahuan pajak lebih bayar tahun 2006 ke Kantor para terdakwa di Jalan Ibrahim Ajie (Kiaracondong). Selaku Kepala Kantor , Gani lalu membuat surat perintah pemeriksaan pajak atas wajib pajak PT Netway.

Surat juga menunjuk tim pemeriksa dengan Erikson selaku penyelia dan Amry sebagai Ketua Tim Pemeriksa. Nurachman dan Heri adalah para anggota tim. "Objek pemeriksaan atas wajib pajak PT Netway adalah PPN, PPh Badan, PPh gaji karyawan, PPh jasa, dan PPh jasa sewa gedung kantor,"kata Lia membacakan dakwaan.

Hasil pemeriksaan tim pemeriksa antara lain terdapat kelebihan pembayaran PPh badan oleh PT Netway Rp 2,71 miliar. Namun PT Netway juga punya hutang PPh gaji kkurang bayar Rp 28,99 miliar, PPh jasa kurang Rp 10,48 juta. Selain itu, PPh jasa sewa kurang Rp 140 juta dan PPN kurang bayar Rp 2,49 miliar.


<!--more-->

Atas hasil pemeriksaan tersebut, pada Maret 2007, PT Netway, melalui kuasa Tumpak J. Purba, mengaku hanya sanggup melunasi tiga PPh kurang bayar senilai total Rp 179,51. "Kepada terdakwa Nurachman, saksi Tumpak menyampaikan bahwa PT Netway Utama tidak punya uang untuk membayar pajak kurang bayar PPN sebesar Rp 2,49 miliar,"jelas Lia.

Tumpak lalu disarankan menemui Gani di ruang kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Karees. Kepada Gani, ia meminta agar pajak kurang bayar PPN Rp 2,49 miliar dikompensasi langsung dari lebih bayar PPH badan yang sebesar Rp 2,71 miliar. Gani menjawab bahwa ia akan membicarakan ide Tumpak dengan tim pemeriksa pajak.

Sekeluar dari ruang Kepala Kantor, Tumpak meneruskan hasil diskusi dengan Gani kepada Nurachman. "Saat itu Nurochman menyampaikan,"bagian kita berapa?" Yang menurut Tumpak itu berarti berapa hadiah dari PT Netway jika diberi keringanan tudak membayar PPN dan langsung dikompensasi nilai lebih bayar PPh badan,"tutur Lia.

Selang beberapa hari, saat bertemu lagi Tumpak di Kantor Pajak, Nurochman meminta agar PT Netway membayar dulu setengah dari kewajiban PPN Rp 2,49 miliar. Sisanya sebesar Rp 1,24 miliar kelak dikompensasi dari kelebihan PPh badan. Setuju, pada 29 Maret 2007, Tumpak membayar PPN PT Netway tahun 2006 itu, Rp 1,25 miliar.

Namun pada hari itu juga, PT Netway mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hasilnya, karena sebagian dipakai melunasi PPN Rp 1,24 miliar, Kantor Pajak cuma mengembalikan kelebihan pajak Rp 1,46 miliar. "PT Netway menerima restitusi pajak Rp 1,46 miliar pada 4 April 2007,"kata Lia.

<!--more-->

Sebagai balas budi, belakangan Tumpak menyerahkan amplop berisi 23 lembar cek pelawat Mandiri senilai total Rp 575 juta kepada Gani di ruang kerjanya. Seminggu kemudian ke-23 lembar cek pelawat dicairkan di Bank Danamon. Hasilnya dibagi rata untuk terdakwa Abdul Gani, Erikson, Amry, Nurachman, dan Heri.

"Dari hasil pencairan 23 lembar Mandiri Traveller's Cheque, para terdakwa telah menerima uang masing-masing-masing Rp 115 juta dan para terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,"kata jaksa Agus Mujoko yang melanjutkan pembacaan dakwaan.

Atas dakwaan jaksa, kelima terdakwa tak mengajukan keberatan. Mereka juga sepakat agar sidang lanjutan pekan depan langsung beragenda pemeriksaan para saksi. "Secara formil, dakwaan jaksa sudah sesuai hukum acara. Makanya kami tidak akan mengajukan eksepsi,"ujar Yani Aria, penasehat hukum terdakwa Amry, Nurochman, dan Heri sesuai sidang.

ERICK P. HARDI

Populer:

Anas Sudah di Area Gedung KPK, Kenapa Tak Masuk?

Bantah ke Cikeas, Denny Tuntut PPI Minta Maaf

Jokowi Senyum-senyum Dipanggil Calon Presiden

Microsoft: Xbox One Terjual 3 Juta Unit

Berita terkait

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

3 hari lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

11 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

12 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

4 Maret 2024

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

4 Maret 2024

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

1 Maret 2024

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.

Baca Selengkapnya

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

28 Februari 2024

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

27 Februari 2024

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

22 Februari 2024

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel

Baca Selengkapnya