TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Jawa Barat akan menyertifikatkan sekitar 1.000 bidang tanah yang menjadi asetnya. Jawa Barat memiliki aset lebih dari 4.000 bidang lahan. Hingga saat ini, baru 1.091 bidang lahan yang sudah ada sertifikatnya. "Tahun lalu, kita bisa menyertifikatkan 1.000 (bidang lahan), tahun ini pun targetnya 1.000 bidang lahan," kata dia di Bandung, Selasa, 7 Januari 2014.
Sebelumnya, Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Barang Daerah Sekretariat Daerah Jawa Barat, Dadang Suharto, mengatakan, dari 4.000-an aset itu, lebih dari separuhnya, yakni 2.017 aset, digunakan langsung pemerintah Jawa Barat. Sedangkan sisanya masuk kategori domain publik, seperti jalan, trotoar, embung, alun-alun, hingga irigasi.
Dadang mengatakan, yang menjadi prioritas sertifikasi tahun ini ada pada aset tanah dengan luas di atas 1 hektare. Pembiayaan sertifikasi separuhnya disiapkan dalam APBD 2014 murni, dan sisanya saat perubahan. Dana yang disiapkan Rp 33 miliar dengan perincian Rp 20 miliar untuk biaya sertifikasi, dan sisanya Rp 13 miliar untuk pengamanan aset dengan memasangi pagar. "Anggaran itu diambil dari APBD murni 500 aset dan sisanya di APBD Perubahan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah Jawa Barat sudah menandatangani naskah kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk program percepatan sertifikasi aset tersebut. "Tanah itu bukan hanya pengamanan fisik, tapi juga perlu pengamanan yuridis dalam bentuk sertifikat sebagai bukti bahwa tanah itu dimiliki oleh instansi pemerintah," kata dia.
AHMAD FIKRI
Terpopuler:
Setelah Jokowi, Endriartono Sindir Erick Thohir
Endriartono Sindir Jokowi di Acara Konvensi
Saksi: Teroris Dayat Ditembak dari Jarak 1 Meter
Anas Maju-Mundur Datangi KPK
Hayono Isman: Jokowi Hebat karena Didukung Media
Berita terkait
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya
9 menit lalu
Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJadwal dan Tahapan Sidang Sengketa Pileg 2024 Hingga Juni Nanti
11 menit lalu
MK akan memutus Perkara PHPU atau sengketa Pileg: anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam tenggang waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat.
Baca SelengkapnyaLima Protes Mahasiswa yang Mengubah Sejarah
15 menit lalu
Gelombang protes mahasiswa pro-Palestina sedang terjadi di seluruh bagian dunia, sebuah gerakan yang diharapkan dapat menghentikan genosida di Gaza.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, Eks Anak Buah Dicecar Soal Uang Tip ke Paspampres
23 menit lalu
JPU KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo dan komplotannya menerima uang dari pungutan di Kementan mencapai Rp 44,5 miliar.
Baca SelengkapnyaGanjar Resmi Bubarkan TPN: Saya Bangga dengan Perjuangan untuk Demokrasi Ini
24 menit lalu
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk Pilpres 2024 resmi bubar. Akhir dari tim kampanye mantan pasangan calon nomor urut tiga itu diumumkan oleh Ganjar dalam acara halalbihalal TPN di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaArti Warna Lidah dan Masalah Kesehatan di Baliknya
28 menit lalu
Tak hanya karena sisa warna makanan yang baru disantap, perubahan warna lidah juga bisa terkait penyakit, jadi waspadalah.
Baca SelengkapnyaCerita Orang Tua Temani Anak Ikut UTBK SNBT di UPN Jakarta: Abadikan Momen dengan Foto
42 menit lalu
Tak sedikit keluarga yang menemani peserta UTBK SNBT 2024 di UPN Jakarta.
Baca SelengkapnyaSurat Tilang Dikirim Via WhatsApp secara Nasional, Ini Kata Korlantas Polri
51 menit lalu
Setelah uji coba pengiriman notifikasi tilang via WhatsApp lolos asesmen Polda Metro Jaya, sistem ini akan diterapkan secara nasional.
Baca SelengkapnyaProfil Byun Baekhyun EXO, Anggota EXO dan Pemimpin Super M yang Menapaki 32 Tahun
55 menit lalu
Byun Baekhyun EXO lahir pada 6 Mei 1992 di Bucheon, Korea Selatan. Ia populer sebagai vokalis utama grup EXO. Kini ia sedang memimpin SuperM.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan
1 jam lalu
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.
Baca Selengkapnya