Sebuah monumen peringatan 7 tahun semburan lumpur Lapindo terpasang di atas tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo, Rabu (29/5). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Akbar khawatir jika tak diselesaikan dengan segera, kasus Lapindo akan berpengaruh jelek bagi Golkar pada Pemilu 2014.
"Ini memang kenyataan. Sampai hari ini (Lapindo) memang belum selesai," kata Akbar saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Senin, 6 Januari 2014. Akbar mengatakan, saat ini masih ada warga terdampak yang belum memperoleh hak seperti keinginan mereka.
Dia mengatakan peristiwa Lapindo melibatkan koorporasi yang dimiliki Grup Bakrie. Oleh karena itu, kasus ini tak bisa dilepaskan dari citra perusahaan, termasuk Aburizal Bakrie sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Aburizal kini merupakan Ketua Umum Partai Golkar. "Sehingga hal ini berdampak pada citra beliau," kata dia.
Akbar menuturkan, perusahaan awalnya berjanji akan menyelesaikan pada Mei 2013, kemudian diundur hingga November 2013. Namun hingga tahun 2013 berakhir, rupanya tunggakan ini tak kunjung diselesaikan. Akbar khawatir jika sampai pada hari H Pemilu 2014 masalah ini tak tuntas, kasus Lapindo akan memberatkan Golkar. "Tak hanya berdampak pada Aburizal, tetapi juga bagi Golkar," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan kasus lumpur Lapindo seakan-akan menjadi dosa bawaan partainya. Apalagi dia akan maju sebagai calon anggota Dewan dari daerah pemilihan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
