TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf mengatakan, sampai dengan pukul 08.00 WIB, sebanyak 1.550 dari total 5.862 desa di Nanggroe Aceh Darussalam masih belum bisa berfungsi. Sedangkan yang telah berfungsi mencapai 4.312 desa. “Desa yang belum berfungsi sekitar 26 persen, “ kata Ma’ruf, setelah memberikan pengarahan ke Pradja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di kantor Departemen Dalam Negeri Jakarta hari ini. Sementara itu, dari 227 kecamatan yang ada hanya 172 kecamatan saja yang berfungsi. Dia berharap, dengan turunnya satuan tugas ke Aceh, upaya memperkuat pemerintahan di negeri Serambi Mekah itu dapat segera berjalan. “Pelayanan umum juga kami harapkan makin baik, “ kata menteri.Pemerintah masih menunggu laporan dari satuan tugas untuk kabupaten. Namun, menurut Ma’ruf, banyak kendala di lapangan terutama transportasi yang terhalang puing-puing dan bongkahan reruntuhan bangunan. menurut Ma’ruf, untuk menangani infrastruktur pemerintahan yang rusak akan dikembangkan konsep-konsep darurat. Jika fasilitas kantor belum tersedia, maka akan digunakan tenda lapangan untuk menjalankan roda pemerintahan.Selain itu, akan dilakukan inventarisasi terhadap surat-surat yang hilang. “Saya lega karena mulai hari ini (3/1), faksimilie mulai berjalan lancar lewat posko yang ada d isana,” katanya. Begitu juga pendataan korban akan dilakukan secara simultan. “Selain mendata aparat, kami juga mendata keluarga dan anak-anaknya,” katanya. Berkaitan dengan masalah adopsi anak korban bencana, Kementerian akan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten. Eworaswa - Tempo