Ruhut Ogah Penuhi Panggilan Komnas HAM

Reporter

Editor

Stefanus Teguh Edi Pramono

Rabu, 1 Januari 2014 16:01 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ogah memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dugaan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis yang dilakukannya. "Jangan pertemukan saya dengan Boni Hargens," ujar dia ketika dihubungi, Rabu, 1 Januari 2014.

Ruhut mengklaim surat panggilan tertanggal 28 Desember 2013 lalu tak pernah dia terima. "Sama sekali tak ada," katanya. Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan Ruhut pada 6 Januari 2014 mendatang.

Dalam acara debat politik di TV One, Ruhut menyebut Boni sebagai golongan kulit hitam yang harus dilawan. Keduanya berdebat dalam diskusi mengenai kasus korupsi proyek Hambalang. Boni yang tersinggung melaporkan Ruhut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Komnas HAM.

Menurut Ruhut, Badan Kehormatan DPR juga tak pernah memanggilnya terkait kasus dugaan diskriminasi tersebut. "Yang mengawasi kinerja saya saja tak pernah memanggil, masak saya harus datang ke Komnas HAM?"

Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan Ruhut akan diperiksa terkait dengan laporan pengamat politik Boni Hargens. Natalius mengatakan ,lembaganya juga telah menyurati Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanyakan pernyataan Ruhut berhubungan dengan partai atau tidak.

AMRI MAHBUB | REZA ADITYA

RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM

Berita terkait

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?

Baca Selengkapnya

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.

Baca Selengkapnya

TNI Telah Salurkan 34 Ton Bantuan untuk Kasus Gizi Buruk di Asmat

1 Februari 2018

TNI Telah Salurkan 34 Ton Bantuan untuk Kasus Gizi Buruk di Asmat

TNI telah mengirim sebanyak 34 ton bantuan makanan, obat-obatan, pakaian dan bahan penunjang lainnya ke Papua, khususnya Asmat.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.

Baca Selengkapnya

Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya

Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM

18 September 2017

Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

20 Agustus 2017

Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada sedikitnya 20 rekomendasi yang kemungkinan bakal ditolak atau menjadi catatan oleh Indonesia.

Baca Selengkapnya