TEMPO.CO, Sampang - Karena selalu menjadi sasaran pengunjuk rasa, Kepala Kepolisian Resor Sampang, Ajun Komisaris Besar Imran Siregar berang kepada Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur. "Saya Kapolres Sampang kecewa dengan Bupati dan pejabat lain," katanya, Selasa, 31 Desember 2013.

Imran menjelaskan, Bupati Sampang KH Fannan Hasib selalu menghindar dan menolak menemui pengunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang. Akibatnya, ujar Imran, polisi sering terlibat gesekan dengan pengunjuk rasa, meski sejauh ini belum sampai terjadi bentrokan. "Kami dibenturkan dengan masyarakat, sementara pejabatnya sembunyi," ujarnya.

Memang, katanya, tugas polisilah yang menjaga keamanan tiap ada unjuk rasa. Tapi, kata dia, keamanan saat aksi unjuk rasa juga akan tercipta jika pejabat Sampang menjadi mediator yang baik sehingga bisa meredam emosi warga. "Kalau pejabat terus sembunyi, sama saja membenturkan kami dengan pendemo," katanya.

Pada unjuk rasa Selasa siang, 31 Desember 2013, ribuan warga dari enam desa di Kecamatan berunjuk rasa ke kantor bupati Sampang. Mereka menuntut agar Bupati Fannan Hasib mengizinkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di enam desa itu pada 2014 meski ada larangan dari Kementrian Dalam Negeri karena bersamaan dengan pelaksaan Pemilu Legilastif dan Pemilu Presiden. "Kami minta pilkades tetap digelar karena saat ini muncul gesekan yang berpotensi mengacau keamanan jika pilkades ditunda," kata Koordinator Warga, Nur Hasan.

Hampir satu jam berorasi Bupati Fannan tak kunjung muncul menemui massa. Pejabat lain pun tak muncul. Ada yang mulai membakar baju di jalan. Massa kemudian bergerak ke rumah dinas bupati, karena mendengar Bupati Fannan sedang berada di rumah dinasnya.

Setelah terus didesak, Bupati Fannan akhirnya keluar menemui massa. "Saya akan laporkan tuntutan kalian kepada gubernur dan pemerintah pusat, apakah diizinkan gelar pilkades atau tidak," katanya.

MUSTHOFA BISRI