TEMPO.CO, Banyuwangi - Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Jawa Timur, Wiji Lestariono, mengatakan sebanyak 59 ribu keluarga miskin di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 2014 mendatang belum masuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Mereka masih dilayani melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM)," kata Wiji Lestariono kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013.

Menurut dia, 59 ribu keluarga miskin itu belum masuk SJSN karena pemerintah Banyuwangi belum siap. Selama ini, informasi mengenai pelaksanaan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial sangat kurang. Dia menargetkan ribuan keluarga miskin itu bisa terjangkau SJN pada 2015.

Wiji menjelaskan jumlah keluarga miskin yang dilayani SPM itu adalah yang belum terjangkau layanan kesehatan dari 611 ribu keluarga miskin. Sebanyak 522 ribu di antaranya telah dilayani Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 30 ribu mendapat Jaminan Kesehatan Daerah.

Pemerintah Banyuwangi mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar untuk SPM. Namun, dari hasil evaluasi SPM tahun 2011 dan 2012, pengajuan klaim SPM membengkak hingga Rp 6 miliar-Rp 7 miliar. Namun Wiji menjamin, fasilitas keluarga miskin yang mendapat SPM sama dengan SJN yakni ruangan rumah sakit kelas III. Namun, pembayaran premi SJSN lebih murah yakni Rp 19.225 per bulan per orang.

Kepala PT Asuransi Kesehatan--akan berubah menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial-- Cabang Banyuwangi Adi Sunarno mengatakan, layanan BPJS berlaku 2 Januari 2014. BPJS Banyuwangi akan melayani 70 ribu peserta PNS dan 552.737 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI sebelumnya adalah penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

IKA NINGTYAS