TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan mengingatkan kepada rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat. "Saya tak mau lagi dengar rakyat ditolak di rumah sakit dan tidak bisa berobat karena tak ada biaya," ujar SBY membacakan pidatonya di Istana Bogor, Selasa, 31 Desember 2013.
"Saya juga tak mau mendengar lagi bahwa kesehatan rakyat tak terlindungi," kata SBY lagi.
Presiden mengingatkan, dengan BPJS, semua rakyat dijamin berobat secara gratis. Jaminan kesehatan bagi rakyat mulai penuh ditanggung negara dengan mulai berlakunya BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai penuh beroperasi pada 1 Juli 2015, sehingga PT Jamsostek oleh Presiden diperintahkan untuk tetap memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang menjadi peserta, kecuali yang sudah dialihkan ke BPJS Kesehatan.
SBY mengatakan, dengan mulai berlakunya BPJS Kesehatan, maka program ini tak tertandingi oleh asuransi manapun.
BPJS diatur oleh UU Nomor 24 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
