Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu dicabut karena karena merespons reaksi masyarakat. “Dianggap tidak adil, maka dicabut,” kata Ali Ghufron saat dihubungi, Senin, 30 Desember 2013.
Ali Ghufron mengatakan setelah dua perpres tersebut dicabut, pejabat dan menteri bisa ikut dalam program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Karena semua WNI bisa ikut BPJS, maka pejabat pun juga bisa tapi perlu ada peraturan spesifik,” ujarnya.
Pengesahan kedua perpres sempat mengundang kontroversi. Alasannya, peraturan itu memberi fasilitas pelayanan kesehatan mewah kepada para pejabat, termasuk fasilitas berobat ke luar negeri. (Baca: Pejabat Makin Enak, Berobat ke Luar Negeri Gratis)
Biaya pemberian fasilitas kesehatan itu pun dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Asuransi kesehatan pejabat yang dikelola oleh PT Jasindo melibatkan 5.500 orang pejabat di tingkat menteri dan eselon 1. Besaran premi per pejabat Rp 1,6 juta per bulan.
Sebelumnya, fasilitas jaminan kesehatan pejabat dikelola oleh PT Askes dengan besaran premi per bulan Rp 1,4 juta per bulan. Premi dan biaya tambahan juga ditanggung APBN.
Menurut Ali Gufron, jaminan kesehatan pejabat sebelum ada perpres 105 itu juga dari APBN dan potongan gaji pejabat. "Nanti kita juga akan mengatur lebih lanjut tentang jaminan kesehatan itu pasca-pencabutan,” ujar Ali Ghufron.
