DPR Himbau Pemerintah Lebih Fleksibel Soal Darurat Sipil Aceh
Reporter
Editor
Rabu, 29 Desember 2004 18:41 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Situasi Darurat Sipil di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dinilai telah mengakibatkan terhambatnya bantuan berupa pakaian, obat-obatan dan bahan makanan baik dari dalam maupun luar negeri, bagi korban bencana gempa dan gelombang tsunami ke daerah itu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma'arif menghimbau pemerintah lebih fleksibel menerapkan Darurat Sipil. "Sudahlah, Darurat Sipil kita sudahi dulu," katanya usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para pimpinan fraksi dan komisi di DPR, Rabu sore (29/12).Selain bantuan berupa barang, Zaenal melaporkan, Darurat Sipil juga menghambat masuknya tim penyelamat dari Jepang ke Aceh. Zaenal beserta seluruh pimpinan fraksi dan komisi berharap pemerintah tidak segan-segan meminta bantuan dunia internasional.Wakil Ketua Komisi I DPR Sidarto yang juga hadir pada acara itu menyatakan hal senada dengan Zaenal. "Bencana ini mungkin merupakan bencana dengan korbang paling banyak di dunia. Jadi kita tidak usah malu-malu meminta bantuan dunia internasional," katanya. Anggota komisi VII Agusman Effendi yang ditemui bersama Sidarto, secara khusus menjelaskan bahwa darurat sipil menyebabkan terhambatnya distribusi BBM. Sampai saat ini, menurutnya, hanya 220 kilo liter yang mampu dipenuhi. "Padahal kebutuhan mencapai lebih dari 400 kilo liter," ujarnya. Terhambatnya distribusi BBM disebabkan rusaknya dermaga-dermaga yang terdapat di daerah bencana. Distribusi minyak akhirnya dilakukan lewat jalan darat melalui Sumatera Utara.Agusman memberitahu kepada Dewan bahwa Singapura memiliki dermaga darurat yang bisa digunakan sebagai tempat berlabuh kapal tanker dan tongkang pengangkut BBM. "Satu-satunya cara memasok BBM adalah lewat laut, jadi pemerintah diharap tidak segan dan ragu meminjamnya," katanya.Suliyanti