Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. ANTARA/Regina Safri
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai maraknya korupsi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat pemerintah merupakan cerminan ketidaktegasan pemimpin partai. Menurut dia, sedari awal, pemimpin partai harus mewanti-wanti kadernya yang menduduki jabatan publik untuk jujur dan tidak mencari keuntungan melalui proyek-proyek.
"Kejujuran selalu merupakan keteladanan dari atas, bukan dari bawah. Kalau di atas jujur, di bawah akan merasa terjaga untuk jujur," ujar dia saat menjadi pembicara seminar bertajuk "Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang", di Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2013.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu melihat saat ini banyak kader partai yang lebih mementingkan kelompok atau keluarganya. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab anggota dewan dan gubernur sering berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kalla bersyukur, saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, tak ada seorang pun kadernya yang terjerat kasus korupsi. Kuncinya, ujar dia, dengan mengultimatum bahwa Golkar tidak pernah meminta kadernya untuk mencari proyek. "Jadi kader yang korupsi itu cari proyek untuk partai atau untuk pribadi? Semua itu tergantung (perintah) di atasnya," kata mantan Wakil Presiden RI itu.
Kader partai yang terjerat kasus korupsi sudah banyak. Terakhir, kader Golkar yang juga Gubernur Banten Atut Chosiyah. Dia baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kini nonaktif).
Tak hanya Golkar yang kadernya tersandung di komisi antirasuah. Kader Partai Demokrat telah terlebih dulu berurusan dengan KPK, seperti kasus korupsi Wisma Atlet dan proyek Hambalang yang melibatkan Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Adapun Wa Ode Nurhayati, kader Partai Amanat Nasional, terjerat kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Sedangkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Moeis, terjerat kasus suap pengadaan proyek pembangkit listrik.
