TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi merisaukan rencana sertifikasi halal pada obat dan vaksin yang akan diatur pada Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut diklaim akan mempersulit pelayanan dokter kepada pasien saat pemberian obat atau vaksin.
"Obat banyak yang impor, bagaimana bisa sertifikasi," kata Nafsiah saat ditemui di Istana Negara, Senin, 9 November 2013.
Ia menyatakan, RUU tersebut sudah meresahkan Menteri Kesehatan sejak dijabat Siti Fadillah. Ia juga meminta, jika peraturan tersebut disahkan, hendaknya ada pembedaan atau pemisahan antara obat dan vaksin. Hal ini dinilai penting agar tak terjadi kekeliruan dalam pemberian obat kepada pasien. "Saya juga tak tahu kenapa RUU yang dulu mandek ini kembali dibahas," kata dia.
Nafsiah mengatakan, dirinya tak pernah menyatakan penolakan terhadap rencana sertifikasi halal obat. Ia mengakui adanya obat yang prosesnya memang menggunakan sejumlah zat yang dinilai tak halal. "Ada beratus-ribu obat dan vaksin, mereka tak bisa semuanya bersertifikat halal."
Menurut Nafsiah, kedokteran sebenarnya memiliki majelis syariah yang dapat menilai dan menentukan tingkat kelayakan obat dan vaksin.
Syarat obat harus halal, menurut dia, justru akan menyebabkan terhambatnya penanganan pasien yang sakit atau kritis. Dalam kondisi tersebut, akan sangat sulit jika harus memikirkan halal atau tidak suatu obat untuk diberikan kepada seorang pasien. "Mohon dipertimbangkan supaya obat dan vaksin jangan dimasukkan sama seperti makanan dan minuman."
FRANSISCO ROSARIANS
Berita populer:
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang
Tabrakan Kereta Ulujami Mirip Tragedi Bintaro
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura
Berita terkait
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM
16 jam lalu
Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL
Baca SelengkapnyaSertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan
1 hari lalu
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.
Baca SelengkapnyaApa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?
1 hari lalu
KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
2 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
4 hari lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaAsosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal
6 hari lalu
Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.
Baca Selengkapnya4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio
8 hari lalu
Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.
Baca SelengkapnyaKementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal
8 hari lalu
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong 3 ribu desa wisata untuk ikut sertifikasi halal.
Baca SelengkapnyaRumah Potong Hewan dan Unggas Wajib Sertifikasi Halal Per Oktober 2024
8 hari lalu
LPPOM MUI jelaskan masih perlu penataan dan sosialisasi soal sertifikasi halal bagi rumah potong hewan jenis unggas.
Baca SelengkapnyaTak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar
10 hari lalu
Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. LPPOM MUI gencar fasilitas sertifikasi
Baca Selengkapnya