Muhammadiyah Persilahkan PAM Dijadikan Partai

Reporter

Editor

Kamis, 23 Desember 2004 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Muhammadiyah tidak akan menghalangi ataupun menyetujui deklarasi pembentukan Perhimpunan Amanat Masyarakat (PAM). Muhammadiyah juga tidak akan menghalangi apabila PAM yang didirikan sejumlah tokoh muda Muhammadiyah dijadikan partai politik. Menurut Wakil Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin, pendirian organisasi atau partai politik adalah hak mereka, apapun alasannya. Namun Din mengingatkan, agar Muhammadiyah tidak disangkutpautkan dengan partai politik apapun. “Itu harga mati. Partai baru apapun tidak boleh mengaitkan Muhammadiyah dengan kancah politik praktis. Kalau individu disilahkan, tapi tidak oleh organisasi,” kata Din kepada wartawan dikantor wakil presiden Jakarta, Kamis (23/12). Sejumlah tokoh muda Muhammadiyah, diantaranya yang tergabung dalam Pemuda Muhammadiyah, berniat menjadikan PAM sebagai bakal partai politik. Mereka beralasan, suara Muhammadiyah tidak lagi dapat disalurkan melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam kesempatan ini juga, Din menanggapi pernyataan dukungan sejumlah pengurus daerah PAN yang mencalonkannya sebagai ketua umum PAN. Menurut Din, dirinya lebih memilih aktif dalam gerakan kultural dan dakwah daripada terjun di partai politk. Alasannya, dirinya bukan anggota maupun pengurus PAN. Selain, Din telah mendapatkan amanat sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah. “Tidak etis kalau saya tinggalkan,” katanya. Namun, sebagai kader Muhammadiyah, Din mengibaratkan dirinya sebagai prajurit. “Terserah Muhammadiyah, dimana peran saya yang paling tepat,” katanya. Din mengaku saat ini telah menerima pernyataan dukungan dari beberapa pengurus daerah PAN. “Dukungan begitu kuat agar saya menjadi ketua umum PAN, tapi begitu deras juga dukungan agar saya tetap di Muhammadiyah,” ujarnya. Menurut Din, sebagai partai modern dengan platform terbuka, PAN punya potensi untuk menjadi besar. Selain mempunyai dukungan nyata dari kalangan terpelajar, PAN juga merupakan “partai tengah” seperti halnya Golkar dan PDIP. Untuk menjadi besar, yang dibutuhkan PAN menurut Din adalah kepemimpinan politik yang handal, komunikator politik yang piawai dan operator politik yang profesional. “Kalau itu digabungkan dengan kekuatan kepemimpinan Amien Rais, PAN bisa besar,” katanya. Diakuinya, PAN masih punya kelemahan yaitu ketergantungan kepada popularitas Amien Rais. Sapto Pradityo, Tempo

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

12 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya