TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalama, mengatakan perusahaan pelat merah PT Hutama Karya menang setelah lima perusahaan kontraktor lolos kualifikasi tender proyek pembangunan gedung baru KPK. PT Hutama sudah efektif bekerja lantaran anggaran proyek senilai Rp 40,8 miliar sudah dikucurkan mulai 2013.
"Rincian anggaran 2013 yakni manajemen konstruksi Rp 1,4 miliar, perencanaan Rp 4,8 miliar, konstruksi Rp 34,4 miliar, dan pengelola Rp 153 juta," kata Anis.
Untuk 2014, lanjut dia, total anggaran yang disiapkan adalah Rp 110,1 miliar terdiri atas manajemen konstruksi Rp 1,75 miliar, perencanaan Rp 411 juta, konstruksi Rp 107,5 miliar, serta pengelola Rp 383 juta.
Anggaran finishing proyek pada 2015 sebesar Rp 74,83 miliar terdiri atas manajemen konstruksi Rp 1,2 miliar, perencanaan Rp 280 miliar, konstruksi Rp 73,1 miliar, serta pengelola Rp 229 juta.
Anis mengatakan, KPK berusaha keras untuk membangun gedung secara proporsional dan menganut unsur-unsur penghematan. Karena itu lembaga anti korupsi melakukan studi banding dengan para pakar bangunan untuk merumuskannya. "Kami studi banding memanggil orang, bukan pergi berkunjung," ujar Anis tersenyum.
Lewat studi banding, kata dia, total dana manajemen konstruksi selama tiga tahun bisa ditekan Rp 20 miliar. Begitu pula untuk anggaran konstruksi mampu dihemat 10 persen. "Anggaran masih bisa ditekan lebih rendah lagi, tetapi aturan tidak memungkinkan melakukan itu," ujar dia.
Selain itu, menurut dia, bila tidak dihabiskan setiap tahun anggaran dinyatakan hangus.
MUHAMAD RIZKI | TRI SUHARMAN
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
11 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
12 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
14 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
14 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
15 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
18 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
21 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
23 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
1 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya