Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Surabaya - Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Ucu Martanto, menilai wacana menjadikan bekas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya wacana alias berandai-andai.
Menurut dia, harus dilihat beberapa pengandaian lain karena Bambang mustahil ke Jakarta bila tiga prasyarat ini tak terpenuhi. Pertama, seandainya Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, kedua seandainya Bambang DH direstui PDIP, dan pengandaian ketiga adalah Bambang DH lolos dari kasus gratifikasi jasa pungut.
“Saya tidak tahu apa motif Basuki untuk membuka wacana penggantinya menjadi Wagub DKI karena Jokowi juga belum tentu menjadi capres,” kata Ucu di ruangannya, Kamis, 5 Desember 2013.
Menurut dia, ada dua kejadian yang harus dipahami dalam menyikapi wacana ini, yaitu Jokowi belum tentu menjadi capres. Kedua, belakangan Ahok sedang bergesekan dengan partainya, Gerindra. Dia mengatakan kedua kejadian itu yang menjadi kunci untuk melihat tujuan Ahok sebenarnya melempar wacana ini.
Jika memang melihatnya secara politis, kita dapat melihat bahwa Ahok memunculkan wacana ini untuk menaikkan posisi tawar dengan Gerindra pada saat bersamaan merekatkan hubungannya dengan PDIP. “Ini suatu langkah politis yang cerdas jika memang tujuan Ahok seperti itu,” katanya.
Ucu menilai figur Bambang DH layak memimpin dan diberi kesempatan lebih baik. Menurut dia, tidak bisa dibantah bahwa Surabaya menjadi seperti sekarang ini karena sentuhan dingin dan ide-ide Bambang DH selama dua periode menjadi wali kota dan setengah periode wakil wali kota.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut mewacanakan bekas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, sebagai duetnya menggantikan Joko Widodo. Hal itu mungkin saja terjadi bila Jokowi maju sebagai calon presiden 2014 dan Ahok otomatis menggantikannya sebagai DKI 1.
