TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diminta mencopot mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dari daftar calon legislatif Partai Banteng. Penyebabnya, Bambang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi anggota DPRD Pemerintah Kota Surabaya.
"Partai tidak peka terhadap isu korupsi jika tidak mau mencopot caleg bermasalah, apalagi yang sudah berstatus tersangka," kata Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Pemantau Pemilu Sebastian Salang kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2013. Menurut Sebastian, korupsi sudah menjadi perhatian publik.
Sebastian menyatakan tak ada larangan bagi partai untuk tetap mencalonkan kader yang bermasalah. Namun, akan lebih baik bila calon-calon yang diusung bersih dari masalah hukum. "Memang tidak ada aturan secara tertulis yang melarang pencalonan tersangka sebagai legislatif," kata dia.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Nadjib Hamid, mengatakan caleg bermasalah bakal dicoret dari daftar calon tetap (DCT) bila kasusnya telah mempunyai keputusan hukum tetap. "Sepanjang belum pasti, masih di DCT," kata Nadjib.
Namun, sesuai peraturan, caleg yang dicoret oleh KPU tidak dapat diganti lagi. Nomor urut caleg tersebut akan dikosongkan. Foto serta nama caleg yang dicoret itu masih tetap di surat suara saat pemilu nanti. "Jika ada yang memilihnya, maka suaranya dialihkan ke caleg yang mempunyai suara terbanyak," tutur Nadjib Hamid
Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah diperiksa delapan jam pada 27 November lalu. Bambang dianggap bersalah karena menyetujui permintaan insentif pimpinan DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf, pada 2007 senilai Rp 720 juta. Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tak menahannya karena dinilai kooperatif.
