TEMPO Interaktif, Jakarta:Terdakwa kasus pemalsuan dokumen impor gula ilegal, Effendy Kemek, dituntut Jaksa Supartdi, hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Senin (20/12). Effendy berkaitan dengan kasus gula impor yang diduga melibatkan Nurdin Halid Cs.Dalam tuntutan Jaksa, Effendy Kemek dinilai bersalah melanggar pasal 103 huruf a UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Tuntutan 20 bulan penjara tersebut jauh lebih rendah dari ancaman hukuman maksimalnya pasal 103 UU Nomor 10/1995, empat tahun penjara. "Jangan tanya saya. Saya cuma pendamping,"kata Supardi.Walaupun tuntutan Jaksa jauh lebih lebih rendah dari ancaman hukuman maksimalnya, Penasehat Hukum Effendy Kemek, Sahroni, berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu berat. "Karena klien saya tidak menunjukan indikasi dia yang melakukannya secara langsung," katanya. Tuntutan Jaksa, menurut Sahroni, tidak berdasarkan fakta dan bukti materil dari tindak pidana yang dituduhkan. "Dari tujuh saksi yang hadir di Pengadilan, mereka tidak mengenal dan mengetahui Kemek,"ujarnya. Senada dengan Kuasa Hukumnya, Effendy Kemek juga menyatakan keberatan dengan Tuntutan Jaksa. Menurutnya, seharusnya pihak bea cukailah yang bertanggung jawab. "Semua bea cukai tahu dengan gamblang," katanya kepada Tempo saat dibawa menuju mobil tahanan. Effendy Kemek menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan 21 dokumen eigen losing yang dibuat dari tanggal 15 Maret 2004 sampai 6 Mei 2004. Atas perintah Jack Tanim dan Andi Bahdar Saleh, pria kelahiran Pontianak 2 Maret 1960 ini, telah mengurus pengeluaran sebanyak 71.220 metrik ton gula pasir impor. Ke 21 dokumen palsu lah yang digunakan Effendy Kemek untuk mengeluarkan gula dari gudang. Pada saat kedatangan kapal pertama, kapal MF Billon, Jack Tanim dan Andi Bahdar Saleh telah memberi terdakwa blangko kosong berkop PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Blangko kosong yang bukan berasal dari PT PN X itu, juga dibubuhi stempel PT PN X palsu oleh Jack Tanim dan Andi Bahdan Saleh. Berdasarkan blangko tersebut, terdakwa membuat dan mengajukan permohonan eigen losing dan ijin lembur sebagai dokumen kepabeanan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A khusus Tanjung Priok I dengan nomor MA-DJBT/04.002 tertanggal 15 Maret 2004. Permohonan itu akhirnya dikabulkan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A khusus Tanjung Priok I terhadap 6000 metrik ton gula pasir yang diangkut kapal MF Billon. Terdakwa atas permintaan Jack Tanim dan Andi Badhar Saleh, memperbanyak kertas blangko surat yang berkop PT PN X, memesan stempel PT PN X berikut tandatangan Irwan Basri, Direktur PT PN X, dalam bentuk stempel. Dengan modal itu, terdakwa kemudian membuat 20 eigen losing dan ijin lembur lainnya sebagai dokumen kepabeanan guna mengeluarkan gula dari wilayah kepabeanan atas 20 kapal yang datang berikutnya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi, Effendy Kemek cuma tumbal? Tito Sianipar