TEMPO.CO, Palembang - Kepala Instalasi Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Rumah Sakit Muhammad Hoesin, Palembang, Emma Huzaimah mengumumkan penghentian pelayanan kesehatan secara gratis untuk pasien dari kelurga miskin, yang menggunakan kartu Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penghentian ini berlaku efektif 2 Desember 2013 mendatang.
Menurut Emma, semua pasien miskin akan membayar biaya dengan tarif normal seperti pasien umum. Penghentian layanan kesehatan gratis ini dikarenakan belum adanya kesepakatan kerja sama antara RS Muhammad Hoesin dan Pemprov Sumsel. “Bagi pasien yang telah menjalani rawat inap sebelum tanggal 2 Desember, tetap mendapat layanan berobat gratis,” katanya, Jumat, 29 November 2013.
Emma menjelaskan, beban hutang rumah sakit itu terhadap pihak distributor obat juga terus meningkat. Pada Agustus 2013, jumlahnya sudah Rp 34 miliar, sedangkan per 25 November mencapai Rp 41 miliar.
Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki membenarkan adanya utang tersebut. Pemerintah belum membayar klaim biaya pengobatan warga miskin periode Oktober-November 2013 sebesar Rp 24 miliar. Namun dia menyayangkan keputusan manajemen rumah sakit yang menghentikan pelayanan secara gratis bagi keluarga miskin. “Padahal saya sudah minta Bagian Keuangan Pemprov untuk memastikan jumlah utang dan mekanisme pembayarannya,” ujarnya.
Ishak mengingatkan majemen rumah sakit bahwa berobat gratis sangat dibutuhkan oleh warga miskin. Apalagi jumlah tunggakan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel masih tergolong kecil.
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel mengatakan, pihaknya akan meminta konfirmasi kepada pihak rumah sakit karena dia belum mengetahui secara persis alasan di balik kebijakan ini. Apalagi Pemprov Sumsel akhir Oktober 2013 sebenarnya sudah membayar klaim Rp 47 miliar untuk tanggungan tahun lalu.
Prediksi BMKG, Provinsi Sumsel 30 Hari Tanpa Hujan
26 Oktober 2019
Prediksi BMKG, Provinsi Sumsel 30 Hari Tanpa Hujan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Konferensi pers dengan awak media terkait perubahan iklim yang terjadi serta penanggulangan bencana karhutlah di Provinsi Sumsel.
